jpnn.com - JAKARTA - Calon gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menilai pemerintah kerap merasa paling tahu mengenai solusi sebuah masalah tanpa melibatkan pendapat masyarakat.
Anies menyampaikan hal itu dengan merujuk pada kewajiban ketua RT menggunakan aplikasi Qlue dari Pemerintah Provinsi DKI. Aplikasi Qlue banyak mendapat penentangan dari para ketua RT. Mereka mengeluh karena ada kewajiban untuk melapor sebanyak 3 kali sehari dengan Qlue.
BACA JUGA: Dana Perang Hampir Kering, Anies Tak Pusing
"Pemerintah itu kayak gitu, bikin dulu (aplikasinya) seakan-akan paling tahu. Harusnya yang akan jadi pengguna dipanggil, lalu dibuatkan aplikasi sesuai kebutuhan RT dan RW. Jangan dibalik, kita buat lalu kita paksa mereka untuk pakai," ujar Anies di Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (21/12).
Anies mengatakan dia tidak akan memperlakukan ketua RT dan RW seperti itu jika terpilih menjadi gubernur. Dia tidak akan mewajibkan laporan lewat Qlue sampai tiga kali sehari.
BACA JUGA: Seperti Sopir Bus Telolet, Anies Juga Ingin Bawa Kebahagiaan untuk Warga
Menurut Anies, konsep Jakarta Smart City bukan sekadar memunculkan aplikasi-aplikasi untuk masyarakat saja.
"Konsepnya bukan pelaporan 3 kali sehari, konsepnya memperlakukan orang dengan smart," ujar Anies.
BACA JUGA: Pasek Suardika Resmi Gabung di Partai Hanura
Menurut dia, aplikasi hanyalah alat untuk membuat warga berpartisipasi dalam pemerintahan. Namun, adanya aplikasi tidak membuat Jakarta serta merta menjadi kota pintar.
"Smart city itu membuat warga, kalau dalam bahasa lainnya, educating city, kota yang memang mencerdaskan dan mencerahakan," ujar Anies. (prs/rmol)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Inilah Keunggulan Program KJP Plus Milik Anies-Sandi
Redaktur : Tim Redaksi