jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menolak banyaknya permintaan aparatur sipil negara (ASN) dari lembaga dan kementerian untuk pindah ke Pemprov DKI.
Anies mengatakan untuk pindah ke Pemprov DKI memang harus melalui sejumlah prosedur. Tetapi, saat ini jumlah ASN di lingkungan DKI sudah sangat mencukupi.
BACA JUGA: Uang Zakat ASN Rp 1,1 Miliar Ditilap, Astagfirullah, Pelakunya Ternyata
“Ya, kalau terkait itu ada prosedurnya. Tetapi, kami di DKI Jakarta secara jumlah sudah sangat cukup,” ucap Anies Baswedan di Jakarta Timur, Selasa (2/3) kemarin.
Alumni Universitas Gadjah Mada ini pun tak ingin pemindahan ASN dari kementerian atau lembaga malah menjadi beban di Jakarta.
BACA JUGA: Anies Target Ganti 2.000 Bus Transjakarta ke Tenaga Listrik pada 2025
“Jadi, jangan juga nanti menjadi beban bagi warga Jakarta, secara jumlah sudah cukup di Jakarta,” kata dia.
Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) mengungkapkan seluruh ASN yang saat ini bekerja pada kementerian atau lembaga harus siap pindah ke IKN Nusantara mulai 2024.
BACA JUGA: Melihat Perayaan Nyepi Umat Hindu di Lombok Tengah
Menjelang mutasi massal ini, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Maria Qibtya mengatakan permintaan ASN untuk bekerja di lingkungan Pemprov DKI meningkat.
Permintaan ini karena ASN diduga tak ingin pindah IKN Nusantara.
“Kalau lihat jumlah ada peningkatan tentu saja dengan berbagai alasan, misalnya mengikuti penugasan suami atau istri ke Jakarta, merawat orang tua, atau mengembangkan karier,” ucap Maria. (mcr4/jpnn)
Redaktur : Rah Mahatma Sakti
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi