jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi X DPR Fraksi Demokrat Anita Jacoba Gah mengungkapkan kekesalannya atas kinerja Mendikbudristek Nadiem Makarim.
Dalam forum rapat bersama Komisi X DPR RI dan jajaran Kemendikbudristek di Senayan pada Rabu (5/6), Anita bahkan menunjuk-nunjuk Nadiem.
BACA JUGA: Pj Gubernur Bicara soal Rekrutmen PPPK, Para Honorer Pasti Senang
Awalnya, dia menyoroti masalah kekurangan anggaran Rp 15 triliun di Kemendikbudristek.
Anita mempertanyakan apakah anggaran yang ada sudah dipakai dengan baik atau belum.
BACA JUGA: Rancangan PP Manajemen ASN: Hal Penting yang Ditunggu Honorer Sudah Tiba
"Kita semua mengetahui bahwa ada kekurangan anggaran ya Rp 15 triliun, tetapi kalau menurut saya mari kita koreksi diri. Kenapa ini terjadi, jujur sama diri sendiri. Itu banyak anggaran yang sudah diberikan begitu banyak tahun 2024 apakah sudah dipergunakan dengan baik atau tidak," kata Anita dalam rapat bersama Komisi X DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (5/6).
"Pak Menteri, berulang kali saya katakan bahwa masih banyak persoalan terhadap realisasi anggaran dan penyerapan anggaran APBN itu ke daerah," lanjutnya.
BACA JUGA: Apakah Ini Pertanda Pendaftaran CPNS 2024 & PPPK 2024 Segera Dibuka? Semoga
Tidak hanya itu, Anita mengritik kinerja Nadiem Makarim soal masih ada guru PPPK yang belum mendapat SK pengangkatan meski sudah lulus seleksi.
Dia juga menyampaikan hasil pengawasannya di lapangan masih ada bangunan-bangunan sekolah yang terbengkalai.
"Sampai sekarang guru PPPK yang sudah lolos sampai sekarang belum dikasih SK. Provinsi NTT belum, mereka belum terima SK. Kedua, guru-guru daerah terpencil masih banyak yang belum terima juga tunjangannya. Ketiga, banyak bangunan sekolah yang masih terbengkalai padahal dari 2021 anggarannya," kata Anita.
Dia menyebutkan masih ada 17 bangunan sekolah di Kupang yang belum selesai sejak 2021.
"Di Kabupaten Kupang ada 17 sekolah bangunan yang dari 2021 sampai sekarang tidak terselesaikan. Mau lagi? Kita lihat lagi, dana-dana PIP," ujarnya.
Lebih lanjut, Anita menolak data rekomendasi yang disampaikan anggota DPR diverifikasi oleh tataran dinas. Menurutnya, ada kekeliruan birokrasi terkait ini.
"Bahkan kami anggota pemangku kepentingan diatur lagi mau diatur sama Kemendikbud untuk melakukan verifikasi oleh dinas. Loh, Anda sebagai kementerian mau enggak dilakukan verifikasi sama dinas. Jangan suruh apa yang kami usulkan harus dilakukan verifikasi oleh dinas. Kami ini lembaga tinggi negara, wakil rakyat. Kami yang menentukan anggaran di Indonesia ini," kata Anita.
"Jadi, kalau mau dilakukan verifikasi harusnya kementerian melakukan verifikasi terhadap dinas, dinas lakukan verifikasi terhadap kepala sekolah, hasil verifikasi itu baru diberikan kepada kami. Itu jangan dibolak-balik," cetusnya.
Lebih lanjut, dalam rapat ini Anita mengusulkan kepada pimpinan Komisi X DPR agar memberikan rekomendasi kepada KPK melakukan pemeriksaan terhadap Kemendikbudristek.
Dia menduga ada tindak pidana korupsi di kementerian yang dipimpin Nadiem Makarim.
"Saya minta Ibu/Bapak pimpinan kita memberikan rekomendasi kepada KPK, periksa, apa yang ada di Kemendikbud, karena ini banyak persoalan, PIP, KIP, Dana BOS, banyak, hancur ini," kata Anita.
Dia meminta penggunaan anggaran 2021-2023 diperiksa. Dia juga mengusulkan agar tidak ada penambahan anggaran di Kemendikbudristek.
"Enggak usah tambah anggaran kalau banyak korupsi uang negara habis bukan untuk rakyat. Saya marah, Pak Menteri, untuk kesekian kalinya, karena memang ini kenyataannya di lapangan," pungkas Anita. (mcr8/jpnn)
Redaktur : Soetomo Samsu
Reporter : Kenny Kurnia Putra