jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria mengingatkan pemerintah harus bersikap adil terkait wacana pembubaran organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia. Dia mengatakan, ada banyak ormas di Indonesia yang bahkan berbahaya seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM).
"Apa sikap pemerintah? Itu jauh lebih penting," tegasnya di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/5).
BACA JUGA: Kiai Said Langsung Dukung Rencana Pemerintah Bubarkan HTI
Politikus Partai Gerakan Indonesia Raya itu mengatakan, justru sebenarnya hal seperti inilah yang harus disikapi pemerintah.
Menurut dia, OPM itu tidak hanya berkhianat kepada bangsa negara. Namun Riza menegaskan, OPM itu ingin keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mendirikan negara sendiri.
BACA JUGA: Polri Belum Temukan Indikasi FPI Menyimpang Seperti HTI
"Itu jauh lebih berbahaya," ujarnya.
Dia juga mengingatkan, jangan sampai keinginan melakukan pembubaran HTI nanti dipahami masyarakat sebagai Islamphobia. Apalagi kalau disebutkan salah satu alasannya karena ada bentrokan.
BACA JUGA: Setelah HTI, Selanjutnya FPI Dibubarkan?
Menurut Riza, bentrokan yang dijadikan pertimbangan harus dilihat antarsiapa. Kalau sesama anak bangsa, maka tugas pemerintah membina dan membimbing.
"Apalagi kalau (bentrokan) sesama ormas Islam, jangan sampai terjadi perpecahan di lingkungan umat Islam sendiri," katanya.
Menurut dia, kalau bentrokan antarormas Islam terjadi, itu akan sangat berbahaya. Sebab, negeri ini mayoritas penduduknya beragama Islam. "Kalau umat Islam terpecah belah berbahaya bagi kepentingan bangsa ke depan," tegasnya.
Dia juga mengingatkan, beberapa tahun belakangan ini diduga marak kegiatan-kegiatan berbau komunisme. Nah, dia melihat, sekarang terkesan terjadi pembiaran bangkitnya komunisme.
"Terbukti di media sosial, atribut-atribut PKI marak sekali, bahkan kegiatan-kegiatannya," kata Riza.
Riza menegaskan, atribut PKI yang mengarah kepada pergerakan akan menjadi persoalan baru di Indonesia. "Bahwa ormas-ormas Islam dibubarkan, tapi (dugaan) kegiatan-kegiatan PKI dibiarkan. Jangan sampai terjadi seperti ini," ungkapnya.
Untuk itu dia berharap pemerintah menjalankan kebijakan dan keputusan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Harus adil terhadap OPM, makar lainnya, yang mau dirikan negara, bahaya laten komunismen dan juga terhadap ormas-ormas Islam," paparnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Papua Tolak HTI
Redaktur : Tim Redaksi