JAKARTA – Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar mengadukan Majelis Hakim Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) yang menangani perkaranya ke Komisi Yudisial (KY). Melalui kuasa hukumnya, Maqdir Ismail, menjelaskan, telah terjadi pelanggaran dalam memberikan vonis terhadap terpidana kasus pembunuhan terhadap direktur PT Putra Rajawali Banjaran, Nasruddin Zulkarnaen itu.
Menurutnya, Majelis Hakim PK telah bertindak tidak profesional dengan mempertimbangkan fakta yang sesungguhnya tidak pernah terjadi, yakni penyadapan Kapolri Bambang Hendarso Danuri terhadap Antasari Azhar. Keberadaan fakta itu menunjukkan hakim tidak cermat dalam melihat perkara.
"Fakta dalam persidangan ini yang menyatakan adanya frasa 'penyadapan yang dilakukan Kapolri' membuktikan pertimbangan ini bukan hanya tidak logis, namun juga membuktikan Majelis Hakim PK tidak membaca berkas perkara secara akurat,’’ terangnya. Pertimbangan tersebut sama sekali tidak berdasar," ujar Maqdir kepada wartawan usai menyerahkan laporan pengaduannya di Gedung KY, Senin (4/6).
Selain itu, Maqdir menyatakan, keberadaan frasa 'penyadapan yang dilakukan Kapolri' dalam pertimbangan putusan itu telah bertentangan dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). "Bahwa penyebutan adanya frasa tersebut sebagai fakta persidangan tidak sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP. Karena hal ini bukan merupakan fakta atau keadaan dari pemeriksaan persidangan sebagaimana dimaksud KUHAP," katanya.
Sementara itu, Juru Bicara Komisi Yudisial (KY), Asep Rahmat Fajar mengatakan, berdasarkan kewenangan yang dimiliki, KY berkewajiban untuk memproses seluruh laporan atau pengaduan yang masuk sesuai mekanisme, KY pasti merespons karena memang itu tugas KY menjalankan pengawasan tentang kehakiman.
"Masalahnya apabila setelah diproses penelaahan ditemukan ada pelanggaran yang dilakukan hakim, maka KY akan segera menindaklanjuti laporan tersebut. Apabila hakim tersebut dinyatakan bersalah akan kita kenakan sanksi. Sanksinya apa kita hurus melihat kesalahannya," terangnya.
"Jadi, untuk laporan ini, tentunya KY terlebih dahulu akan melakukan penelaahan dan melihat bagaimana kasus ini serta atas laporan yang masuk dan dokumen-dokumen terkait permasalahan tersebut," imbuhnya.
Sebelumnya, Mahkamah Agung menolak Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Antasari Azhar. Dengan demikian mantan ketua KPK tetap menjalani hukuman 18 tahun penjara. "Menolak Peninjauan Kembali (PK) pemohon dari terpidana Antasari Azhar," kata Hakim Agung Kamar Pidana, Suhadi, saat membacakan putusan PK di MA.
Selain itu, terpidana juga diharuskan membayar putusan PK sebesar Rp 2.500. Suhadi mengatakan, keputusan tersebut dikeluarkan pada hari ini Senin 13 Februari 2012 dengan tidak dihadiri terpidana. Putusan PK Antasari tertuang dalam No 117 PK/-/2011 dengan diketuai Harifin Tumpa serta anggota Djoko Sarwoko, Imron Anwari, Komariah dan Hatta Ali.(ris)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Berharap Miranda Bongkar Penyandang Dana Cek Pelawat
Redaktur : Tim Redaksi