jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas merilis bukunya yang terbaru. Judul bukunya Anti-Mainstream Bureaucracy; Strategi & Seni Mentransformasi Birokrasi.
Buku yang diluncurkan pada Jumat (10/10) sore itu berisi pikiran-pikiran Anas dalam kiprahnya selama dua tahun sebagai menteri yang bertanggung jawab atas reformasi birokrasi. Pria kelahiran 6 Agustus 1973 itu menjabat MenPAN-RB Kabinet Indonesia Maju sejak 7 September 2022.
BACA JUGA: Menteri Anas: Pemindahan ASN ke IKN Tunggu Keputusan Pemerintah Baru
Menurut Anas, reformasi birokrasi itu bukanlah visinya. “Yang ada visi Presiden (Joko Widodo, red),” ujarnya dalam peluncuran ‘Anti-Mainstream Bureaucracy’ yang dilaksanakan di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, itu.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menjelaskan dirinya hanya membuat skala prioritas. Anas menyebut modal untuk proses reformasi birokrasi sudah tersedia.
BACA JUGA: MenPAN-RB Azwar Anas Apresiasi Daerah Peduli Pelayanan & Keterbukaan Informasi Publik
Bupati Banyuwangi periode 2010-2015 dan 2016-2021 itu lantas menyodorkan majas untuk menggambarkan perannya dalam reformasi birokrasi. Anas mengibaratkan dirinya cuma orang yang mengaduk minuman.
“Sudah ada air dan gula dalam gelas, saya cuma mengaduknya ke kanan atau ke kiri,” ucapnya.
BACA JUGA: Pernyataan Terbaru Menteri Anas Menjelang Pendaftaran PPPK 2024
Namun, Anas juga membeber idenya tentang reformasi birokrasi. Mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) itu menjelaskan idenya ialah menggerakkan birokrasi berdampak.
“Kuncinya di pelayanan dan kecepatan,” tuturnya.
Lebih lanjut Anas berpendapat bahwa reformasi birokrasi bukanlah pekerjaan yang langsung menampakkan hasil legendaris. Dia menyebut reformasi birokrasi adalah kerja sunyi yang menguras banyak energi.
“Buku ini merangkum dari (ide) banyak orang, saya sebagai menteri cuma menuliskannya,” tuturnya.
Sebagai contoh, Anas menimba ilmu dari mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Saat berkunjung ke Indonesia pada April lalu, pendiri Tony Blair Institute (TBI) itu berbagi ilmu soal kesuksesannya mentransformasi birokrasi Inggris selama satu dekade pada 1997-2007.
“Kuncinya di digitalisasi,” imbuh Anas menceritakan petuah Tony Blair.
Namun, Anas juga menyadari upaya untuk mereformasi birokrasi bukanlah hal mudah. Tantangannya ialah meyakinkan para pemangku kepentingan.
Untuk mengatasi hal itu, Anas melobi tokoh-tokoh kunci di pemerintahan Presiden Jokowi, misalnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
Anas mencoba meyakinkan bahwa untuk membenahi birokrasi tidak selalu harus dengan penambahan kewenangan dan anggaran. Menurut dia, justru dalam reformasi birokrasi harus ada terobosan.
“Jadi, mari mewujudkan birokrasi berdampak agar anggaran tidak habis untuk perjalanan dinas dan pembangunan kantor,” kata Anas.
Menko Luhut yang menyampaikan kata sambutan pada peluncuran buku Anas juga menjelaskan manfaat digitalisasi bagi pelayanan publik.
“Dengan digitalisasi, kita bisa mempercepat proses pengambilan keputusan, meningkatkan akuntabilitas, dan tentunya mempermudah layanan publik yang lebih inklusif,” ujarnya. (esy/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Mesyia Muhammad