jpnn.com - JAKARTA – Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Polpum Kemendagri) mengingatkan mengenai pentingnya distribusi logistik pilkada bisa dilakukan tepat waktu.
Dirjen Polpum Kemendagri Mayjen Soedarmo mengatakan, keterlambatan distribusi logistik bisa menghambat tahapan pilkada dan berpotensi memicu konflik.
BACA JUGA: Megawati Optimistis Jago PDIP di Pilkada Jambi Kalahkan Cagub Ganteng
Berdasar pengalaman pelaksanaan pemilu presiden dan pemilu legislatif 2014, terjadi beberapa kali salah distribusi surat suara. Surat suara untuk kabupaten/kota tertentu, nyasar ke daerah lain.
Pada pelaksanaan pilkada serentak Desember 2015, hal seperti itu berpotensi terjadi lagi jika pihak penyelenggaran kurang cermat. Pasalnya, dalam satu provinsi, minimal ada empat kabupaten/kota yang ikut pilkada serentak yang pemungutan suaranya dilakukan 9 Desember.
BACA JUGA: Maruarar Sirait: Ekonomi Kreatif Siantar Harus Maju, Munculkan Artis Baru!
Bahkan di Provinsi Sumut misalnya, ada 23 kabupaten/kota yang menggelar pilkada. Jika tidak cermat, distribusi surat suara bisa salah alamat.
“Hal-hal seperti ini bisa mengganggu jika tidak diantisipasi sejak sekarang,” ujar Mayjen Soedarmo dalam acara Lokakarya Pers di Sentul, Jawa Barat, Sabtu (21/11).
BACA JUGA: PDIP Yakini Dimas-Babai Bakal Bawa Depok Lebih Manusiawi
Diingatkan juga, untuk daerah-daerah tertentu yang secara geografis sulit dijangkau, juga harus mendapat perhatian khusus.
Mantan pejabat di Badan Intelijen Negara (BIN) itu memberi contoh daerah perbatasan Kalimantan Barat dengan Kalimantan Timur.
“Logistik di sana harus dikirim lewat darat, dilanjutkan pakai perahu kecil, pakai ojek. Itu sangat sulit untuk distribusi logistik,” kata Soedarmo. (sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Calon Bupati Tobasa Bangga Kampanye Dihebohkan Orasi Maruarar Sirait
Redaktur : Tim Redaksi