JAKARTA - Rencana parpol-parpol besar di DPR menaikkan angka ambang batas parlemen (parliamentary threshold/PT) pada Pemilu 2014 mendatang dari 2,5 persen yang diberlakukan pada Pemilu 2009, terus mengundang penolakanPasalnya, semakin tinggi angka PT akan semakin banyak suara pemilih terbuang.
Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Partai Bulan Bintang (PBB) adalah parpol yang menolak PT dinaikkan
BACA JUGA: Politisi Mulai Lontarkan Pansus Merpati
Ketua Umum Hanura Wiranto pun bertemu dengan Ketua Umum PBB MS Kaban di kantor DPP Hanura, Jumat (13/5), guna membicarakan antisipasi kenaikan PT.Pada pertemuan tersebut Wiranto mengatakan, jika dalam Pemilu ternyata ada suara pemilih yang mubazir karena aturan, berarti ada yang salah dalam aturan tersebut
BACA JUGA: Awas, Provokasi Israel!
Hanura mengharapkan tidak boleh ada suara rakyat yang dihilangkan," ujar Wiranto.Karenanya, sambung mantan Panglima TNI itu, demi menjaga agar suara rakyat tidak hilang maka harus ada penyelenggaraan Pemilu yang kredibel dan menjamin tidak akan adanya pencurian-pencurian suara sebagaimana terjadi dalam pemilu lalu.
Sedangkan MS Kaban mengatakan, masyarakat jelas menginginkan Pemilu bisa berjalan tidak hanya langsung, umum, bebas dan rahasia (Luber) tapi juga jujur dan adil (jurdil)
BACA JUGA: Calon PAN Menang di Pemilukada Bombana
Mantan Menteri Kehutanan itu menambahkan, wacana menaikkan angka PT bisa memicu konflik horizontal lantaran semakin banyak suara pemilih yang percuma"Apa itu semua bukan satu kemunduran" Dulu saja dengan PT 2,5 persen, suara parpol yang hangus mencapai jutaan suara, bagaimana pula jika angka itu kemudian ditingkatkan lebih tinggi lagiSulit dibayangkan implikasi hangusnya suara-suara dan ada potensi konflik di sana," ulasnya
Apakah pertemuan itu juga dalam rangka penggabungan (fusi) Hanura dan PBB? Baik Wiranto ataupun Kaban memberi jawaban diplomatis
Wiranto mengatakan, Hanura dan PBB berupaya menyamakan visi tentang sistem demokrasi saat ini yang harus dikoreksiAlasannya, mandat rakyat tidak bisa dialihkan ke kelompok lain yang belum tentu bisa dipercaya"Apalagi (suara rakyat) dihilangkan begitu saja," ucapnya.
Sedangkan Kaban mengatakan, pertemuan tersebut didasari keinginan bersama agar suasana demokrasi tidak menghilangkan hak asasi rakyat"PBB ingin kerjasama politik dengan Hanura membangun iklim berdemokrasi yang sehat sekaligus mensosialisasikan bahwa dari UU yang sedang dibahas DPR, ada celah yang berpotensi memicu konflik di masyarakat," tandasnya.(jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Eva K Sundari Pidato soal Myanmar di Parlemen Australia
Redaktur : Tim Redaksi