JAKARTA--Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai perlu meningkatkan sosialisasi daftar pemilih kepada masyarakat. Kepedulian masyarakat pada politik kian mengkhawatirkan, jika baru hadir saat pencoblosan.
“Salah satu masalah yang dihadapi pada Pemilu 2009 itu terkait informasi dan sosialisasi daftar pemilih,” ujar pengamat politik dari Universitas Diponegoro, Hasyim Asy"ari dalam sebuah diskusi di gedung KPU, Jakarta, Rabu (10/7).
Kondisi tersebut menurut Hasyim, seharusnya menjadi pembelajaran bagi KPU saat ini. Karena dalam audit LP3ES tersebut dinyatakan hanya 7,3 persen pemilih yang mengetahui periode pengecekan nama dalam DPS. Sementara 22,2 persen responden menyatakan tidak mengetahui apakah dirinya terdaftar atau tidak.
“Hadil audit juga menunjukkan tingkat keaktifan masyarakat untuk memeriksa daftar pemilih masih sangat rendah. Dimana 48,1 persen responden menyatakan akan memeriksa namanya. Sementara 36,6 persen mengaku tidak akan mengecek dan hanya 3,4 persen yang benar-benar mengecek namanya apakah sudah terdaftar sebagai pemilih,” katanya.
Menghadapi kondisi ini, Hasyim menilai KPU maupun lembaga-lembaga pemerhati pemilu lainnya perlu sesegera mungkin menggelar diskusi publik secara berkelanjutan terkait isu-isu daftar pemilih. Langkah ini diyakini dapat menarik perhatian publik sehingga menimbulkan kepedulian. Sebab bisa saja ketidakpedulian timbul akibat pemberitaan yang kurang. Sementara di sisi lain media massa yang ada juga melihat tahapan pemutakhiran data pemilih tidak terlalu sexy untuk menjadi bahan pemberitaan.
“Langkah lain, Bawaslu sebagai pengawas Pemilu saya kira juga perlu memastikan fungsi pengawasan berjalan optimal. Sementara masyarakat sangat perlu meningkatkan partisipasinya dalam memberikan tanggapan dan masukan. Karena target akhir dari kegiatan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih agar warga negara yang memiliki hak pilih, masuk daftar pemilih dan dapat menggunakan haknya,” ujar Hasyim.(gir/jpnn)
“Salah satu masalah yang dihadapi pada Pemilu 2009 itu terkait informasi dan sosialisasi daftar pemilih,” ujar pengamat politik dari Universitas Diponegoro, Hasyim Asy"ari dalam sebuah diskusi di gedung KPU, Jakarta, Rabu (10/7).
Kondisi tersebut menurut Hasyim, seharusnya menjadi pembelajaran bagi KPU saat ini. Karena dalam audit LP3ES tersebut dinyatakan hanya 7,3 persen pemilih yang mengetahui periode pengecekan nama dalam DPS. Sementara 22,2 persen responden menyatakan tidak mengetahui apakah dirinya terdaftar atau tidak.
“Hadil audit juga menunjukkan tingkat keaktifan masyarakat untuk memeriksa daftar pemilih masih sangat rendah. Dimana 48,1 persen responden menyatakan akan memeriksa namanya. Sementara 36,6 persen mengaku tidak akan mengecek dan hanya 3,4 persen yang benar-benar mengecek namanya apakah sudah terdaftar sebagai pemilih,” katanya.
Menghadapi kondisi ini, Hasyim menilai KPU maupun lembaga-lembaga pemerhati pemilu lainnya perlu sesegera mungkin menggelar diskusi publik secara berkelanjutan terkait isu-isu daftar pemilih. Langkah ini diyakini dapat menarik perhatian publik sehingga menimbulkan kepedulian. Sebab bisa saja ketidakpedulian timbul akibat pemberitaan yang kurang. Sementara di sisi lain media massa yang ada juga melihat tahapan pemutakhiran data pemilih tidak terlalu sexy untuk menjadi bahan pemberitaan.
“Langkah lain, Bawaslu sebagai pengawas Pemilu saya kira juga perlu memastikan fungsi pengawasan berjalan optimal. Sementara masyarakat sangat perlu meningkatkan partisipasinya dalam memberikan tanggapan dan masukan. Karena target akhir dari kegiatan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih agar warga negara yang memiliki hak pilih, masuk daftar pemilih dan dapat menggunakan haknya,” ujar Hasyim.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mengaku Korupsi karena Tidak Digaji
Redaktur : Tim Redaksi