jpnn.com, JAWA TIMUR - Anggota Komisi V DPR RI Anwar Hafid mengatakan fasilitas dan kondisi peralatan Basarnas Surabaya, Jawa Timur harus diperbarui lebih canggih agar bisa menolong masyarakat jauh lebih baik.
Hal itu diungkapkan Anwar Hafid seusai mengujungi Kantor Basarnas Surabaya, Jawa Timur, Senin (24/10).
BACA JUGA: Novita Apresiasi PP-LIPI Gelar Rapat Pleno di Gedung DPR RI
Dia menyebut dari sisi peralatan yang ada saja dari kualitas maupun kuantitas sebelumnya belum sesuai dengan harapan.
"Karena ini bagian dari keselamatan jiwa rakyat, maka itu harus dipersiapkan sebaik-baiknya, kalau perlu yang sangat canggih, sehingga setiap ada bencana yang turun, maka pergerakan tim ini benar-benar cepat terukur," kata Anwar Hafid.
BACA JUGA: Ada Aksi Lempar Tanggung Jawab di Tragedi Kanjuruhan, DPR RI Bakal Lakukan Ini
Anwar menambahkan seharusnya Pemerintah bisa menyiapkan Basarnas menjadi Badan yang dapat melaksanakan misinya dalam memberikan pertolongan pertama bagi masyarakat saat bencana alam dan lain sebagainya.
"Saya kira Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus untuk lebih menyiapkan secara maksimal segala peralatan yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Basarnas tersebut," ungkapnya.
BACA JUGA: DPR RI Menyiapkan 2 Solusi Penuntasan 1 Juta PPPK, Honorer Pilih Mana?
Selain itu, Anwar juga menanggapi mandeknya pembangunan pelabuhan Tanjung Bulupandan di Bangkalan.
Padahal, kata dia, proyeksi pembangunan Pelabuhan Internasional Tanjung Bulupandan di Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan menjadi bagian dari Rencana Strategis (Renstra) Presiden Joko Widodo dalam upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi, seperti yang dituangkan dalam Peraturan Presiden (Prepres) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi.
Anwar mengatakan Perpres di atas merupakan nbagian dari upaya Pemerintah dalam melihat kebutuhan dan solusi atas masalah yang ada sebelumnya.
Anwar beranggapan bahwa pembangunan pelabuhan Tanjung Bulupandan perlu dilakukan analisa yang sangat kompleks agar pelabuhan ini dapat berfungsi maksimal.
"Ini perlu analisa yang sangat kompleks agar bisa Pelabuhan tidak menjadi mangkrak ke depan kalau misalnya jadi mengeluarkan uang yang besar namun tidak fungsional, itu yang kita harapkan," katanya.
Secara anggaran, pembangunan pelabuhan tanjung bulupandan kurang lebih dianggarkan sebesar Rp 20 triliun.
Menurut Anwar, secara anggaran persoalan yang harus diperhatikan adalah perencanaan yang harus komprehensif.
Dimulai dari akses masuk atau aksesibilitas, lalu visibilitas pelabuhan, sehingga betul-betul dinyatakan pelabuhan itu nantinya fungsional.
Anwar mengingatkan agar dalam rencana pembangunan infrastruktur tidak menyesuaikan anggaran dengan fungsinya, melainkan fungsi yang menyesuaikan anggarannya.
"Soal anggaran, Saya kira urusan kedua, istilahnya anggaran, kan, mengikuti fungsi itu yang paling penting, jangan fungsi nanti mengikuti anggaran tetapi anggaran yang harus mengikuti fungsionalnya kegiatan itu, apakah benar-benar bisa meningkatkan pertama tentu pendapatan negara," tutupnya. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anggaran Televisi DPR RI Sebesar Rp 1,5 Miliar, Begini Penjelasan Anggota BURT
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Dedi Sofian, Dedi Sofian