jpnn.com, JAKARTA - Komisi X DPR RI bakal memanggil beberapa pihak seperti PSSI hingga perwakilan panitia laga Arema FC vs Persebaya Surabaya menyusul Tragedi Kanjuruhan.
Terlebih lagi, ada kabar beberapa pihak terkait dalam Tragedi Kanjuruhan saling lempar tanggung jawab menyikapi insiden yang menewaskan ratusan orang itu.
BACA JUGA: Polri Janji Berikan Layanan Medis kepada Korban Tragedi Kanjuruhan hingga Pulih Total
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyebut pihaknya ada kemungkinan menggelar rapat dengan elemen terkait Tragedi Kanjuruhan, semasa reses.
Para legislator DPR RI diketahui memasuki masa reses yang dimulai 5 Oktober hingga akhir bulan yang sama.
BACA JUGA: Mahfud MD Akan Melapor ke Presiden Jokowi Soal Tragedi Kanjuruhan, Ini Jadwalnya
"Sebetulnya kalau bisa pada saat reses ini (menggelar rapat dengan pihak terkait di Tragedi Kanjuruhan, red)," kata Hetifah ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/10).
Legislator Fraksi Partai Golkar itu mengatakan Komisi X DPR sebelumnya hendak menggelar rapat dengan pihak terkait di Tragedi Kanjuruhan sebelum masa persidangan kemarin ditutup.
Namun, rencana itu ditunda. Sebab, pihak terkait di Tragedi Kanjuruhan perlu membantu korban terdampak insiden yang terjadi pada 1 Oktober itu.
"Kami menunggu waktu yang lebih tepat, mungkin dalam waktu dekat ini, ya," ujar Hetifah.
Adapun, kata dia, rapat Komisi X DPR RI bisa menghasilkan rekomendasi jelas menyikapi Tragedi Kanjuruhan.
Dengan begitu, tidak ada elemen yang saling lempar tanggung jawab menyikapi insiden pilu seusai laga Arema FC vs Persebaya Surabaya itu.
"Tentu saja memberikan rekomendasi yang spesifik," ungkapnya.
Sebelumnya, Ketua Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Mahfud MD menyoroti adanya saling lempar tanggung jawab antara PSSI, PT LIB Panpel, dan pemegang hak siar dalam Tragedi Kanjuruhan.
Dia menilai kondisi tersebut menunjukkan sepak bola Indonesia memang kacau.
Mahfud dalam pernyataan resmi sebelumnya menegaskan bahwa TGIPF belum mengeluarkan rekomendasi apa pun.
"Temuan TGIPF takkan diumumkan sebelum diserahkan kepada Presiden sebab TGIPF dibentuk dengan Keppres untuk keperluan Presiden," ujar dia, Rabu (12/10).
Rekomendasi sendiri belum dikeluarkan dan baru akan didiskusikan pada Rabu kemarin.
Namun, dia melihat betul ada upaya saling menghindar tanggung jawab yang begitu kentara.
"Bahwa terjadi saling menghindar dari tanggung jawab operasional lapangan antara pihak federasi, pengelola liga, panitia pelaksana, pihak keamanan, hingga penyelenggara siaran, menjadi bukti bahwa penyelengaraan liga sepak bola nasional agak kacau," beber Mahfud. (ast/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ibu Penjual Es Dawet di Tragedi Kanjuruhan Kader PSI? Begini Kata Yosea
Redaktur : Fathan Sinaga
Reporter : Aristo Setiawan