JAKARTA --- Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Anwar Nasution akan pensiun pada Oktober 2009 mendatangDia bercerita, selama menjabat sebagai Ketua BPK, dia menyisihkan waktu selama dua tahun untuk roadshow ke hampir seluruh daerah di Indonesia
BACA JUGA: Menhan Meminta Perlakuan Khusus
Tujuannya untuk bertemu dengan gubernur, bupati, dan walikota guna membangun komitmen perbaikan pengelolaan keuangan daerahBACA JUGA: Mendagri Bantah Terlibat Pengadaan Damkar
Hanya saja, pertemuannya dengan para kepala daerah sama sekali tidak ada hasilnyaAnwar menggambarkan, ketika bertemu dengan para gubernur, bupati dan walikota, dirinya mirip ustadz yang ceramah
BACA JUGA: Inilah Sketsa Wajah yang Diduga Pelaku Bom Kuningan
"Saya seperti ustadz, mengunjungi semua daerah, memanggil gubernur, bupati, dan walikota untuk perbaikan sistem (pengelolaan keuangan daerah, red)Sama seperti ustadz yang sedang kutbah, mereka jawab 'amin', 'amin', tapi tidak tahu apa yang diaminiSama seperti Anda yang tertidur saat kutbah shalat JumatBegitu keluar masjid, sudah lupa isi kutbah," urai Anwar Nasution menjawab pertanyaan JPNN usai seminar bertema 'Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara' di gedung BPK, Jakarta, Rabu (22/7)Namun diakui, ada beberapa kepala daerah yang mau mendengarkan 'kutbahnya'Dikatakan, dalam periode 2006-2008, LKPD tingkat provinsi yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hanyalah Provinsi Gorontalo dan lima kabupaten/kotaSebagian besar provinsi dan kabupaten/kota mendapat penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP)Sebanyak 21 persen pada tahun 2008 mendapat opini Tidak wajar (TW)
Anwar menguraikan, setidaknya ada lima penyebab lemahnya SDM untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuanganPertama, minimnya jumlah akuntan yang bergerak dalam produksi jasa-jasa (public goods) yang diproduksi oleh sektor pemerintahPendidikan dan kurikulum akuntansi di Indonesia hanya diarahkan menciptakan akuntan jasa-jasa privat yang diproduksi oleh dunia usahaKedua, tenaga di pemda, juga pusat, yang punya keahlian bidang pelaporan keuangan sangat terbatas.
Ketiga, kementrian dan pemda terkendala untuk merekrut pegawai yang punya keahlian mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negaga/daerahKeempat, pelatihan untuk kapasitas SDM tidak dirancang dengan baikKelima, jenjang karier SDM akuntan kurang berkembang sehingga tenaga akuntan lebih memilih profesi sebagai auditor dibanding menjadi pegawai negeri sipil (PNS)
Sedang Sri Mulyani menjelaskan, jumlah aparatur pemda yang harus dididik minimal sebanyak 15.720 orangDengan asumsi saat ini ada 524 pemda dan satu pemda ada 30 satker/SKPD, dimana satu satker butuh satu orangUntuk 2009 ini, jumlah pegawai pemda yang akan dididik Depkeu hanya sebanyak 1.060 orang"Jadi, untuk mendidik pegawai yang dibutuhkan seluruh pemda, paling tidak perlu waktu 10 tahun," ujar Sri(sam/JPNN)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pembatalan Kunjungan Wisman
Redaktur : Tim Redaksi