Apa Dosa Fahri Hamzah?

Senin, 01 Februari 2016 – 13:19 WIB
Fahri Hamzah. Foto: dok/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro menyarankan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bisa terbuka terkait isu pecopotan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah. 

Bersikap terbuka itu menurut Siti, sangat penting agar PKS tidak dituding otoriter terhadap kadernya.

BACA JUGA: Petinggi PT Lloyd Diperiksa KPK

"Menurut saya, PKS harus bisa lebih terbuka mengenai isu pergantian Fahri Hamzah. Kalau memang dikatakan Fahri melanggar aturan, aturan mana yang dia langgar, apakah UU, AD/ART partai atau aturan yang mana? Ini penting agar PKS tidak dituduh otoriter terhadap Fahri Hamzah," kata Siti Zuhro, di Jakarta, Senin (1/2).

BACA JUGA: Pak Jokowi, Tugas TNI Tak Terkait dengan Harga Pangan

Siti Zuhro

Kalau Fahri dianggap terlalu kontroversial dan kerap menimbulkan kegaduhan lanjut Siti, PKS harus bisa menjelaskan secara terukur bahwa kegaduhan tersebut merugikan PKS sehingga tidak ada jalan lain kecuali mencopot sang pembuat gaduh dari jabatannya.

BACA JUGA: Wouw, Pejabat Sumut Digarap Berjamaah

"Kalau Fahri dianggap kerap melakukan kegaduhan dan merugikan partai, itu harus diungkap. Jangan gunakan alasan itu masalah internal PKS sehingga publik tidak boleh tahu apa kesalahan Fahri. Saya ingatkan, institusi partai adalah milik publik, jangan sampai dipersonifikasi," tegasnya.

Menurut Siti, boleh saja rezim yang berkuasa di PKS saat ini mengganti kader-kader yang dekat dengan rezim penguasa terdahulu. Tapi harus tetap dengan cara yang baik.

"Kalau alasannya karena dari hasil evaluasi lalu Fahri dianggap memiliki kinerja buruk, wajar Fahri mempertanyakan kesalahannya. Manusiawi itu, saat orang disalahkan, dia akan bertanya apa kesalahannya," ujar Siti.

Mengelola partai tidak bisa bermain politik an sich. Elit PKS yang menginginkan Fahri lengser harus bisa menempatkan diri pada posisi Fahri. 

"Kalau saya yang diperlakukan seperti itu, saya terima tidak? Ini penting agar elit tidak menjadi arogan. Pencopotan harus dilakukan dengan tetap menjaga sikap saling menghormati. Jangan gunakan rumus pokok e," pungkas Siti. (fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Hari Ini, KPK Dapat Borongan!


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler