jpnn.com - JAKARTA - Gembar-gembor minta jatah saham PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) sudah lama digaungkan, namun hingga saat ini tidak jelas apa saja yang sudah dilakukan Pemprov Sumut dan 10 kabupaten/kota di sekitar Danau Toba.
Anggota Komisi VI DPR Nasril Bahar mengaku heran dengan hal ini. Dia juga mengatakan, sejak resmi dilakukan pengambilalihan Inalum oleh pemerintah RI, hingga saat ini juga tidak pernah ada lagi pembahasan soal share saham Inalum di komisi VI, yang membidangi masalah industri dan perusahaan BUMN.
BACA JUGA: Mau Tahu Utang Luar Negeri RI Berapa Ribu Triliun? Ini Jumlahnya
"Karena sebenarnya tugas kami sudah selesai karena sudah ada kesepakatan DPR dengan pemerintah soal saham maksimal 30 persen untuk pemda. Tapi kami juga belum pernah dengar lagi pemda dan Inalum duduk bersama. Jadi semua tergantung Pemprov Sumut," terang Nasril Bahar kepada JPNN kemarin (19/4).
Dia mengatakan, pembahasan terakhir di Komisi VI menyangkut rencana Inalum melakukan pengembangan usaha, seperti membangun power plan yang sudah berjalan, juga mengenai kerjasama dengan Antam untuk membangun smelter alumina.
BACA JUGA: Perusahaan Jogja Bawa Nama Indonesia di Jerman
"Tapi yang menyangkut share saham dengan pemda, belum pernah dibahas lagi. Jadi sekali lagi, ini tergantung Pemprov Sumut berkoordinasi dengan 10 pemkab/pemko, bagaimana menindaklanjuti kesepakatan yang sudah dilakukan DPR dengan pemerintah," ujar politikus dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Untuk kesekian kalinya, Nasril mengingatkan Gubernur Sumut Gubernur Sumut Gatot Pudjo Nugroho dan 10 bupati/walikota di sekitar Danau Toba, untuk bergerak cepat melobi Inalum.
BACA JUGA: Harga BBM tak Menentu, Penjualan Motor Turun 70 Persen
"Perlu segera dibahas bagaimana formula share sahamnya. Karena formula share saham itu ya tergantung lobi pemda," ujarnya.
Dikatakan, Inalum hingga tiga tahun ke depan akan bergerak cepat melakukan pengembangan perusahaan. "Pihak Inalum sudah pernah menyampaikan akan melakukan aksi-aksi korporasi Inalum dalam dua hingga tiga tahun ke depan, akan bergerak cepat. Antara lain dengan pelepasan saham perdana, IPO (initial public offering). Jika pemda tak gerak cepat, bisa tak kebagian saham," ujar Nasril.
Sebelumnya diberitakan, Juru Bicara 10 bupati/walikota, Mangindar Simbolon, mengakui, progres negosiasi dengan pusat terkait jatah Inalum yang saat ini 100 persen dikuasai pemerintah pusat, tidak jelas.
"Gubernur sudah kita surati resmi, ya mestinya gubernur mengajak kita untuk negosiasi dengan pusat. Ini kita tunggu-tunggu," ujar Mangindar Simbolon, yang juga, bupati Samosir itu, 5 Januari 2015.
Seperti diketahui, DPR dan pemerintah era sebelumnya sudah punya komitmen memberikan jatah saham maksimal 30 persen untuk Pemprov Sumut dan 10 kabupaten/kota yakni Kabupaten Karo, Dairi, Simalungun, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Toba Samosir, Samosir, Asahan, Batubara, dan Kota Tanjung Balai. (sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Semen Indonesia Siapkan Rp 3,3 T untuk Biayai Proyek Ini
Redaktur : Tim Redaksi