jpnn.com, JAKARTA - Direktur Politik Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar menilai, tidak ada yang salah dengan pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie di Istana Merdeka, beberapa waktu lalu.
Menurut Bahtiar, presiden merupakan kepala negara. Dalam menjalankan tugas tersebut, presiden juga menjalankan kegiatan politik.
BACA JUGA: Istana Merespons Biasa Langkah ACTA Laporkan Jokowi ke ORI
"Presiden itu kepala negara, ada kegiatan politik di dalamnya. Presiden kan juga pejabat politik. Jadi, kalau ada tokoh parpol sowan, enggak ada persoalan. Kecuali presiden misalnya deklarasi parpol, ini baru melanggar etika politik," ujar Bahtiar di Jakarta, Senin (5/3).
Bahtiar kemudian menyatakan, presiden tidak hanya menerima Ketua Umum PSI maupun Ketua Umum DPP Perindo di Istana Merdeka. Sebelumnya, presiden juga menerima petinggi partai politik lain.
BACA JUGA: ACTA Perkarakan Jokowi ke ORI, Bamsoet: Masalahnya di Mana?
Karena penting untuk terus berkomunikasi dengan seluruh elemen, demi peningkatan politik yang lebih baik. "Presiden ini pejabat politik, harus berkomunikasi dengan seluruh elemen bangsa, baik parpol pendukung maupun parpol oposisi. Karena (presiden,red) milik semua pihak," ucapnya.
Sebelumnya, Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) melaporkan Presiden Joko Widodo dan para pengurus Partai Solidaritas Indonesia di Istana ke Ombudsman RI. Pertemuan diduga malaadministrasi karena turut membahas pemenangan Jokowi di Pilpres 2019 mendatang. (gir/jpnn)
BACA JUGA: Resmi, Presiden Jokowi Jadi Terlapor di Ombudsman RI
(Baca: Resmi, Presiden Jokowi Jadi Terlapor di Ombudsman RI)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anak Buah Prabowo Perkarakan Jokowi, HT Bilang Begini
Redaktur & Reporter : Ken Girsang