jpnn.com, JAKARTA - Dua orang Staf Khusus Presiden, yaitu Putri Indahsari Tanjung dan Andi Taufan Garuda Putra, diajak Presiden Jokowi dalam kunjungan kerjanya ke Subang, Jawa Barat, Jumat (29/11).
Presiden ingin kedua stafsus milenialnya ini bisa memberikan sentuhan fintech kepada para pelaku usaha mikro dengan menunjukkan nasabah program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) PT Permodalan Nasional Madani (Persero).
BACA JUGA: Peringatan dari KPK Buat Staf Khusus Presiden
Andi Taufan Garuda Putra (32) adalah CEO Amartha MicroFintech, perusahaan keuangan rintisan yang menghubungkan pemodal dengan pengusaha mikro pedesaan.
Sedangkan Putri (23) adalah CEO Creativepreneur dan Chief Bussiness Officer Kreafi yang bergerak di bidang "event organizer".
BACA JUGA: Dari Kejauhan, Putri Indahsari Tanjung Tampak Tersenyum Manis
Lima orang stafsus lain juga punya jejak karir di bidang yang dekat dengan dunia anak muda.
Adamas Belva Syah Devara (29) adalah CEO Ruangguru, satu perusahaan rintisan yang berfokus pada layanan berbasis pendidikan. Ayu Kartika Dewi (36) merupakan pendiri dan mentor lembaga Sabang Merauke, suatu program pertukaran pelajar antardaerah di Indonesia yang bertujuan untuk menumbuhkan semangat toleransi.
BACA JUGA: Saat Putri Indahsari Tanjung Kerepotan dengan Helm Proyek
Gracia Billy Mambrasar (31) selaku CEO Kitong Bisa suatu lembaga pendidikan yang memberdayakan pemuda di Papua. Angkie Yudistia (32) pendiri Thisable Enterprise, lembaga yang bertujuan memeberdayakan para disabilitas di dunia kerja.
Aminuddin Maruf (33) mantan santri yang pernah menjadi Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) periode 2014-2016.
Ketujuh milenial tersebut pun diminta untuk mencari inovasi dan gagasan baru yang diberikan langsung kepada Presiden, tanpa target khusus pun cara kerjanya berbarengan.
Ketujuh staf khusus itu pun akan menerima gaji sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 144 Tahun 2015 tentang besaran Hak Keuangan Bagi Staf Khusus Presiden, Staf Khusus Wakil Presiden, Wakil Sekretaris Pribadi Presiden, Asisten dan Pembantu Asisten.
Berdasarkan beleid itu, gaji Staf Khusus Presiden ditetapkan sebesar Rp 51 juta. Gaji itu merupakan pendapatan keseluruhan dan sudah termasuk di dalamnya gaji pokok, tunjangan kinerja, dan tunjangan pajak penghasilan namun mereka tidak memperoleh rumah dan kendaraan dinas.
Jadi setelah seminggu diperkenalkan, apa saja yang sudah dilakukan ketujuh milenial itu?
Ditemui di kantornya di gedung I Sekretariat Negara lantai 3, Aminuddin Ma'ruf mengaku baru selesai mengikuti rapat dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada Kamis (28/11).
Seminggu ini secara penugasan stafsus yang kolektif baru dua, soal urusan kartu prakerja bersama dengan mbak Denni (Purba Sari) KSP (Kantor Staf Presiden) dan kedua diminta untuk membantu bagaimana agenda pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila itu kena pada sasaran generasi milenial dan anak-anak muda, kata Amin, panggilan Aminuddin Ma'ruf.
Amin yang tampak santai saat diwawancara itu hanya mengenakan sandal jepit. Di kantornya ada seorang staf yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet dan dua orang lain juga kebetulan sedang ada di kantor tersebut.
Ruangan itu sendiri adalah bekas staf khusus Presiden sebelumnya yaitu Ahmad Erani Yustika dan Adita Irawati.
Sedangkan kantor "resmi" stafsus milenial masih dalam tahap renovasi. Mereka nantinya akan menempati satu ruangan di Wisma Negara yang sedang diubah konsepnya menjadi "coworking space" lengkap dengan "lounge" sehingga tidak terlalu seperti kantor pemerintahan formal.
Sebelum kantor "resmi" tersebut terbentuk, para stafsus milenial pun rapat di mana saja, baik di gedung Setneg maupun di salah satu kantor mereka bahkan di "coffee shop" kenamaan.
Program kartu pra-kerja dan pengarusutamaan nilai Pancasila tersebut menurut Amin masuk dalam program prioritas presiden.
Secara peta demografi mayoritas yang jadi sasaran penanaman ideologi Pancasila kan anak muda, kalau pakai pendekatan atau model lama ya tidak ada perubahan, tidak akan efektif, ungkap Amin.
Suasana rapat dengan Denni maupun Pratikno menurut Amin pun cukup santai. Tidak seperti rapat-rapat birokrat lain dan terkesan lebih egaliter.
Amin mengungkapkan Mesesneg Pratikno diakuinya sudah mengerti dengan dirinya dan stafsus milenial lainnya.
“Memang 'core' kami bertujuh ya di situ. Intinya tugas kami itu bagaimana membuat lompatan-lompatan di luar kebiasaan, di luar cara-cara pandang secara umun, sentuhan kreativitas inovasi memang ditugaskan ke kami,” jelas Amin.
Ide-ide dan inovasi-inovasi tersebut menurut Amin akan langsung dibawa ke Presiden Jokowi. Namun stafsus sendiri bukan orang yang akan mengeksekusi ide-ide tersebut.
Eksekusinya siapa, itu bukan urusan kami. Tugas stafsus itu ya teman dialog, posisinya di sini 'brainstorming', masalahnya di sini, pemecahannya bagaimana tapi tidak ke teknisnya. Penugasan kami lebih kepada seperti kerja-kerja 'content creator', ungkap Amin berupaya menjelaskan kerjanya yang terlihat abstrak tersebut.
Meski tampak abstrak, tapi Amin mengaku sudah diberitahukan kaidah-kaidah yang boleh dan tidak boleh ia lakukan. Pembagian tugas pun meski sangat cair tetap dilakukan. Ia misalnya diminta untuk berkomunikasi dengan mahasiswa dan santri sehingga ia tidak akan bicara soal hukum maupun politik pemerintahan karena sudah ada stafsus lain yang mengurusnya.
Hal lain yang harus ia kerjakan adalah siap sedia untuk melakukan rapat meski tidak ada rapat rutin.
Dia juga menyakinkan kapanpun Presiden membutuhkannya para stafsus milenial, ya 'on call'. Kapanpun diminta atau ingin memberi ada yang hal disampaikan ya tinggal kami minta ketemu, ungkap Amin.
Siap siaga selama 24 jam tersebut menurut Amin pribadi tidak menjadi persoalan karena ia pun kerap bekerja dengan gaya kerja tersebut. Meski begitu, Amin mengaku bahwa penilaian untuk tujuh stafsus milenial adalah subjektivitas Presiden Jokowi.
“Kalau dilihat dari penugasan kami agak susah menilai indikator itu bekerja maksimal atau tidak karena pertanggungjawaban kami ke Presiden langsung. Beda dengan menteri yang ada KPI (key performance index) jadi muda menilai apakah 'perform atau tidak, nah persoalannya juga kami tidak diberikan hak eksekusi sebuah program, kami tidak berhubungan dengan menteri, paling rapat koordinasi dengan KSP,” jelas Amin.
Untuk tugas pribadinya sebagai "content creator" ke pesantren-pesantren dan mahasiswa, Amin mengaku masih sedang memetakan pendekatan ke sekitar 27 ribu pesantren di Indonesia karena karakteristik pesantren pun berbeda-beda.
“Tugas saya untuk memetakan masalah yang ada di pesantren, santri, kemudian 'di-touch' dari kita untuk perubahan yang substansi. Dalam bayangan saya sih bagaimana pengembangan ekonomi, dia (santri) ke depan akan berwirausaha atau kerja, begitu. Sedangkan untuk lembaga pesantren sendiri bagaimana kemandiran ekonominya,” ungkap Amin.
Namun Amin sendiri belum menjelaskan bentuk kemandirian ekonomi apa yang akan ia tawarkan kepada para santri dan pesantren. Meski sebelumnya Presiden Jokowi sudah memperkenalkan 1.000 balai latihan kerja (BLK) khusus di lingkungan pondok pesantren maupun bank wakaf mikro pesantren.
“Bukan tugas saya menawarkan produk (BLK) itu namun bila dalam proses nanti saya temukan oh harus ada ini atau itu dalam BLK maka akan jadi bahan saya untuk disampaikan ke Presiden," tambah Amin.
Stafsus yang mendapat insentif sama dengan pejabat eselon I pemerintah itu juga sesungguhnya wajib menyerahkan LHKPN. Namun Amin dan enam orang stafsus milenial lain belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo