jpnn.com - JAKARTA -- Ketua DPP PDI Perjuangan Sukur Nababan meragukan pilkada serentak 2015 berjalan sukses.
Menurut dia, memang pilkada serentak yang dipayungi Undang-undang nomor 8 tahun 2015 itu dirancang supaya lebih efektif, efisien, lebih murah dan mudah ditangani ketika terjadi permasalahan.
BACA JUGA: Ramai Isu Reshuffle, Jokowi Bahas Nama Sri Mulyani
"Yang menjadi pertanyaan apakah benar demikian? Apakah lebih murah, efektif, efisien?" kata Sukur dalam diskusi publik "Mengukur Kesiapan Pilkada Serentak 2015" yang digelar Magister Ilmu Komunikasi, Program Studi Komunikasi Politik, Universitas Mercu Buana, Senin (29/6), di Jakarta.
Sukur mengatakan, ke depan perlu dilakukan evaluasi apakah pilkada serentak ini efektif, efisien, murah dan murah dari sisi persoalan anggaran, pengamanan maupun pelaksanaannya.
BACA JUGA: Wah, Ternyata PNS Peringkat Tiga Pelanggar HAM
Lebih lanjut Sukur mengatakan, potensi konflik di pilkada serentak juga cukup tinggi. Perbedaan angka yang tipis bisa menimbulkan kegaduhan. "Bayangkan kalau banyak daerah rusuh, ini bisa crash, apakah polisi cukup? Sedangkan menangani satu daerah saja kepolisian kewalahan," katanya.
Artinya, lanjut Sukur, potensi penanganan kerusuhan bisa menjadi problem besar dalam pilkada serentak. "Saya tidak yakin kepolisian kita cukup untuk mengatasi," katanya.
BACA JUGA: Sebelum Wibawa Presiden Semakin Habis...
Selain itu, kata dia, biaya pilkada serentak juga tidak murah. Sebab, kata dia, semua anggaran pilkada serentak dibebankan ke pemda. "Setiap kepala daerah sudah pusing siapkan dana untuk pilkada," ujarnya.
Pada dasarnya, kata Sukur, PDIP siap saja dengan pilkada serentak. Namun, perlu dilakukan evaluasi secara keseluruhan.
Anggota DPR Fraksi Gerindra Biem Benjamin, mengatakan, pilkada serentak harus membutuhkan persiapan yang lebih besar. Apalagi ini baru pertama kali dilakukan. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ketua Bawaslu Ingatkan Potensi Konflik Pilkada
Redaktur : Tim Redaksi