jpnn.com - TANJUNG SELOR - Meski masih belia, uang yang mengucur ke Kaltara terus bertambah. Jika tahun ini total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltara mencapai Rp 1,6 triliun, tahun depan, APBD Kaltara bakal naik drastis.
Penjabat Gubernur Kaltara Irianto Lambrie menyebutkan, total APBD 2015 Kaltara mencapai Rp 2,5 triliun.
BACA JUGA: Waskita Kompensasi Rumah Retak Akibat Proyek Tol
“Melonjaknya cukup besar,” kata Irianto.
APBD 2015 yang mencapai Rp 2,5 triliun itu di antaranya bersumber dari dana bagi hasil (DBH), dana alokasi khusus (DAK), dan dana alokasi umum (DAU).
BACA JUGA: Tiga Nyawa Pemuda Melayang Gara-gara Miras
“Itu belum termasuk dana dekon (dekonsentrasi). Kita berjuang juga untuk mendapatkan dana dekon yang dialokasikan kementerian,” ungkapnya.
Besarnya anggaran yang diperoleh provinsi ke-34 itu, tahun depan, patut disyukuri. Terutama diperolehnya DAU yang mencapai Rp 651 miliar. Karena sebelumnya Kaltara tidak mendapatkan DAU. Berkat perjuangan yang dilakukan selama ini, pemerintah pusat pun mengalokasikan DAU yang menurutnya cukup besar.
BACA JUGA: Ditangkap Gara-gara Jualkan Motor Curian
Dijelaskannya, DAU merupakan dana perimbangan untuk keseimbangan antarwilayah provinsi. Tolok ukur di antaranya jumlah penduduk, luas wilayah, masalah yang dihadapi masing-masing daerah dan kemahalan harga.
Dia mencontohkan Malinau yang mendapat DAU sebesar Rp 643 miliar, karena Malinau merupakan kabupaten yang dengan wilayah yang cukup luas dibanding kabupaten/kota di Kaltara.
“DAU itu bisa digunakan untuk belanja pegawai dan belanja lain yang relatif lebih bebas bisa digunakan masing-masing daerah, termasuk untuk infrastruktur, kalau memang itu dipandang sangat prioritas,” jelasnya.
Sementara DAK 2015, Irianto menyebutkan, Kaltara mendapat sebesar Rp 60 miliar.
“Jadi kalau ditotal, insya Allah, Provinsi Kaltara dapat Rp 2,5 triliun, tahun depan,” imbuhnya.
Tahun depan pun pemerintah provinsi sudah diperbolehkan menganggarkan pembangunan infrastruktur dengan diperolehnya anggaran sebesar Rp 2,5 triliun itu. Tapi, dia menyatakan pembangunan pusat pemerintahan Provinsi Kaltara tetap menjadi prioritas. Sedangkan pembangunan fisik lain akan dimulai dari perencanaan.(*/fen/fir)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jadwal Tes Belum Jelas, BKD Tetap Cetak Kartu Ujian
Redaktur : Tim Redaksi