JAKARTA--Kendati APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 49,9 triliun telah disahkan, namun masih menuai pro kontra di kalangan politisi Kebon Sirih. Pasalnya mekanisme penyusunan dan pembahasan hingga pengesahan tidak dilakukan secara transparan. Keberadaan alokasi anggaran yang telah disepakati antara Pemprov DKI dengan DPRD, ternyata hanya diketahui oleh segelintir politisi saja.
Bahkan sebagian anggota dewan sudah tidak bisa berkomentar lagi dalam persoalan mekanisme penyusunan anggaran. Sebab kalangan dewan yang berada di setiap komisi hanya melakukan pembahasan anggaran bersama satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang menjadi mitranya.
Selepas itu, anggaran dibahas oleh Badan Anggaran DPRD DKI. Namun hasil pembahasan tersebut tidak diketahui lagi nasibnya oleh masing-masing komisi. “Bagaimana hasil pembahasannya, masing-masing komisi tidak tahu. Seharusnya pimpinan dewan memberikan informasi atau salinan anggaran itu ke masing-masing komisi. Bahkan setiap fraksi seharusnya dapat salinan APBD 2013,” ungkap Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Boy Sadikin, Selasa (29/1).
Ia menilai, pengesahan APBD DKI Jakarta 2013 terkesan banyak yang disembunyikan oleh pimpinan DPRD DKI. Terlebih banyak rumor di internal dewan bahwa banyak proyek-proyek titipan yang dimasukkan oknum pimpinan dewan di setiap SKPD. Sebab banyak SKPD yang tidak mengetahui asal usul masuknya anggaran. “Seperti ada pihak yang bebas mengubah dan memasukkan anggaran tanpa sepengetahuan dewan yang lainnya. Ini sangat ironis, ada indikasi masuknya kepentingan untuk memperkaya diri pribadi,” sergah Boy.
Karena itu, Boy berharap, seluruh anggota dewan tidak hanya diam dalam menghadapi persoalan tersebut. Sebab APBD DKI Jakarta tengah dalam koreksi atau evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri (KDN) RI. Sehingga bisa mencegah adanya pemborosan pengalokasi anggaran akibat masuknya proyek-proyek yang didasari kepentingan pribadi. “Jangan sampai dinas-dinas tidak bisa melaksanakan alokasi anggaran lantaran tidak mengerti akan program yang disusupi segelintir oknum,” tandasnya.
Terkait dengan adanya rumor tentang keberadaan pimpinan DPRD DKI yang menguasai anggaran sebesar Rp 1 triliun di banyak alokasi anggaran, Boy enggan menjawab hal itu. Namun dirinya mengatakan, hal itu mungkin saja terjadi. Menimbang hasil pembahasan anggaran disahkan tanpa sosialisasi kepada seluruh anggota dewan. “Mengerikan sekali kalau sampai terjadi seperti itu,” tambah dia.
Seperti diketahui, APBD DKI 2013 terdiri atas pendapatan daerah sebesar Rp 41,5 triliun dan penerimaan pembiayaan Rp 8,4 triliun. Sedangkan penggunaan anggaran dialokasikan untuk belanja daerah sebesar Rp 45,5 triliun dan pembiayaan daerah sebesar Rp 4,05 triliun. Pembiayaan daerah dari penerimaan dikurangi dengan jumlah anggaran pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 4,40 triliun.
Sementara jumlah penerimaan pembiayaan sebesar Rp 8,4 triliun dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) APBD 2012 sebesar Rp 8,34 triliun dan pinjaman Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) yang belum terserap sebesar Rp110 miliar. Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 4,40 triliun dialokasikan untuk Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) atau investasi ke beberapa BUMD DKI sebesar Rp 4,34 triliun dan pembayaran utang pokok sebesar Rp 58,1 miliar.
Penyusunan APBD DKI 2013 ini dilihat berdasarkan perkembangan ekonomi makro sampai akhir triwulan II 2012. Juga berdasarkan prediksi perkembangan ekonomi makro di tahun 2013. Di antaranya, prediksi pertumbuhan ekonomi Tahun 2013 mencapai antara 6,8 hingga 7 persen. Lalu angka inflasi tahun 2013 diperkirakan mencapai 5 hingga 6 persen. Serta nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika yang diperkirakan akan berada pada kisaran Rp 9.300 per US dollar. (rul)
Bahkan sebagian anggota dewan sudah tidak bisa berkomentar lagi dalam persoalan mekanisme penyusunan anggaran. Sebab kalangan dewan yang berada di setiap komisi hanya melakukan pembahasan anggaran bersama satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang menjadi mitranya.
Selepas itu, anggaran dibahas oleh Badan Anggaran DPRD DKI. Namun hasil pembahasan tersebut tidak diketahui lagi nasibnya oleh masing-masing komisi. “Bagaimana hasil pembahasannya, masing-masing komisi tidak tahu. Seharusnya pimpinan dewan memberikan informasi atau salinan anggaran itu ke masing-masing komisi. Bahkan setiap fraksi seharusnya dapat salinan APBD 2013,” ungkap Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Boy Sadikin, Selasa (29/1).
Ia menilai, pengesahan APBD DKI Jakarta 2013 terkesan banyak yang disembunyikan oleh pimpinan DPRD DKI. Terlebih banyak rumor di internal dewan bahwa banyak proyek-proyek titipan yang dimasukkan oknum pimpinan dewan di setiap SKPD. Sebab banyak SKPD yang tidak mengetahui asal usul masuknya anggaran. “Seperti ada pihak yang bebas mengubah dan memasukkan anggaran tanpa sepengetahuan dewan yang lainnya. Ini sangat ironis, ada indikasi masuknya kepentingan untuk memperkaya diri pribadi,” sergah Boy.
Karena itu, Boy berharap, seluruh anggota dewan tidak hanya diam dalam menghadapi persoalan tersebut. Sebab APBD DKI Jakarta tengah dalam koreksi atau evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri (KDN) RI. Sehingga bisa mencegah adanya pemborosan pengalokasi anggaran akibat masuknya proyek-proyek yang didasari kepentingan pribadi. “Jangan sampai dinas-dinas tidak bisa melaksanakan alokasi anggaran lantaran tidak mengerti akan program yang disusupi segelintir oknum,” tandasnya.
Terkait dengan adanya rumor tentang keberadaan pimpinan DPRD DKI yang menguasai anggaran sebesar Rp 1 triliun di banyak alokasi anggaran, Boy enggan menjawab hal itu. Namun dirinya mengatakan, hal itu mungkin saja terjadi. Menimbang hasil pembahasan anggaran disahkan tanpa sosialisasi kepada seluruh anggota dewan. “Mengerikan sekali kalau sampai terjadi seperti itu,” tambah dia.
Seperti diketahui, APBD DKI 2013 terdiri atas pendapatan daerah sebesar Rp 41,5 triliun dan penerimaan pembiayaan Rp 8,4 triliun. Sedangkan penggunaan anggaran dialokasikan untuk belanja daerah sebesar Rp 45,5 triliun dan pembiayaan daerah sebesar Rp 4,05 triliun. Pembiayaan daerah dari penerimaan dikurangi dengan jumlah anggaran pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 4,40 triliun.
Sementara jumlah penerimaan pembiayaan sebesar Rp 8,4 triliun dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) APBD 2012 sebesar Rp 8,34 triliun dan pinjaman Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) yang belum terserap sebesar Rp110 miliar. Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 4,40 triliun dialokasikan untuk Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) atau investasi ke beberapa BUMD DKI sebesar Rp 4,34 triliun dan pembayaran utang pokok sebesar Rp 58,1 miliar.
Penyusunan APBD DKI 2013 ini dilihat berdasarkan perkembangan ekonomi makro sampai akhir triwulan II 2012. Juga berdasarkan prediksi perkembangan ekonomi makro di tahun 2013. Di antaranya, prediksi pertumbuhan ekonomi Tahun 2013 mencapai antara 6,8 hingga 7 persen. Lalu angka inflasi tahun 2013 diperkirakan mencapai 5 hingga 6 persen. Serta nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika yang diperkirakan akan berada pada kisaran Rp 9.300 per US dollar. (rul)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Oknum Pemda DKI Bikin Rusun Marunda Sepi Penghuni
Redaktur : Tim Redaksi