jpnn.com - JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengaku sangat berpengalaman dalam mengurus anggaran APBD saat menjadi kepala daerah baik di Solo maupun Jakarta. Oleh karena itu, Jokowi -sapaan Joko Widodo- pun paham betul terkait anggaran siluman seperti yang diungkap Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama.
Jokowi mengatakan, jika DPRD menyatakan tidak ada dana fiktif di APBD, maka para anggota dewan harus membuktikannya dengan menunjukkan pokok pikiran (pokir). Pokir adalah aspirasi atau kebutuhan masyarakat yang diwakili oleh anggota parlemen.
BACA JUGA: Basarnas Resmi Akhiri Pencarian AirAsia QZ8501
"Coba ditanyakan, ada yang namanya pokir enggak? Tanyakan pokir itu. Saya juga dengar tapi memang belum sampai ke dalam karena itu kita kelibas kerja terus. Tapi tanyakan itu," ujar Jokowi di Jakarta Timur, Sabtu (28/2).
Selain itu, Jokowi juga mempertanyakan sejumlah permintaan dalam dana APBD yang dinilai berlebihan. Misalnya, pengadaan uninterruptible power supply (UPS) yang nilainya Rp 6 miliar dan diprotes Ahok.
BACA JUGA: Ahok Berseteru dengan DPRD DKI, Ini Kata Jokowi
Jokowi menegaskan, mestinya anggaran untuk hal-hal prioritas. “Mana yang prioritas, apakah sekolah-sekolah yang rusak, atau UPS-nya. Penting mana? Ya kan? Kan masih banyak sekolah-sekolah yang rusak, perlu direhab," sambungnya.(flo/jpnn)
BACA JUGA: Blusukan ke Pasar, Jokowi tak Lupa Belanja Ini
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ditanya Suka Akik, Jokowi: Gimana ada Nggak?
Redaktur : Tim Redaksi