jpnn.com, TRENGGALEK - Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2017 di Trenggalek, Jatim belum sepenuhnya ditujukan untuk mengatasi masalah kekeringan.
Indikasinya, diperkirakan ada 75 desa di 13 kecamatan yang berpotensi kekeringan, Pemkab Trenggalek hanya menganggarkan Rp 175 juta untuk penyediaan air bersih selama 2017.
BACA JUGA: Tolong...Puluhan Desa Mulai Dilanda Kekeringan
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Trenggalek Djoko Rusianto menyatakan, dana Rp 175 juta tersebut memang masih jauh untuk memenuhi kebutuhan air bersih ketika terjadi bencana kekeringan.
Sebab, berdasar pengalaman, diperlukan anggaran Rp 800 juta untuk memberikan bantuan air bersih kepada masyarakat sampai kekeringan berakhir atau hujan turun.
BACA JUGA: Ratusan Hektare Sawah Kekeringan di Tanahdatar
Selain itu, dana tersebut tidak hanya dipersiapkan untuk menangani kekeringan.
Sebab, lanjut Djoko, dana itu dialokasikan untuk berbagai bencana yang membutuhkan air bersih tanggap darurat.
Misalnya, banjir yang membuat sumur atau sumber air warga keruh.
"Karena itu, dengan kekurangan tersebut, kami harus mencari sumber dana yang lain untuk mengantisipasinya," ungkapnya.
Dia menambahkan, ke-75 desa yang waspada kekeringan tersebar di seluruh kecamatan di Trenggalek, kecuali Kecamatan Gandusari.
Kecamatan yang paling parah dilanda kekeringan, berdasar pengalaman 2015, adalah Kecamatan Panggul.
Di sana, ada 13 desa. Yakni, Desa Banjar, Ngrambingan, Ngrencak, Besuki, Terbis, Karangtengah, Kertosono, Bodak, Barang, Sawahan, Manggis, Tangkil, dan Depok.
Sementara itu, saat ini hanya Desa Mlinjon, Kecamatan Suruh, yang mengirimkan surat permintaan.
"Khusus di daerah Panggul, jika kekeringan sudah parah, bukan tidak mungkin kami akan menginapkan tangki air di wilayah tersebut," terang Djoko.
Kendati demikian, masyarakat di Trenggalek tidak usah bingung atau khawatir bila tidak mendapat bantuan air bersih ketika kekeringan.
Sebab, bencana itu lingkupnya nasional. Jadi, akan ada dana lain di luar APBD kabupaten.
Rencananya, hari ini (27/7) BPBD melakukan rapat mengatasi masalah kekeringan bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) dan daerah lainnya. (jaz/and/c24/diq/jpnn)
Redaktur & Reporter : Natalia