Juru bicara Fraksi PAN DPRD Makassar, Lukman Basra, mengatakan, dari struktur yang diajukan Pemerintah Kota Makassar dalam draf APBD 2013, ketimpangan terlihat sangat menyolok. Bukannya anggaran untuk program kemasyarakatan yang banyak, namun justru didominasi belanja pegawai.
“Anggaran kita sudah tidak prorakyat. Harusnya belanja infrastruktur yang lebih banyak, namun itu tidak terjadi. Bahkan belanja Dinas Pekerjaan Umum, lebih kecil nilainya dibandingkan belanja sekretariat daerah,” ujar Lukman di ruang kerjanya di Kantor DPRD Makassar, Jumat (7/12).
Lukman juga menyoal masalah belanja pegawai tersebut. Dalam belanja tidak langsung, anggaran lebih banyak habis untuk gaji pegawai alias PNS. Namun di belanja tidak langsung, anggaran untuk PNS tetap ada, terutama porsinya lebih banyak dinikmati oleh pejabat eselon. Hal ini juga yang menjadi ketimpangan karena ada gap sangat lebar antara pendapatan honorer dan pejabat eselon.
“Belanja pegawai lebih banyak dinikmati pejabat eselon. Padahal kami menemukan, masih banyak honorer yang gajinya hanya Rp500-an ribu per bulan,” imbuhnya.
Anggota badan anggaran (banggar), Nasran Mone, juga menyoroti lebih banyaknya anggaran untuk sekretariat daerah (setda) dibandingkan tiga hal mendasar lainnya, yakni pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU).
Anggaran terbesar dalam proyeksi APBD 2013, kata dia, adalah alokasi untuk sekretariat daerah disusul Dinas Pendidikan. Padahal yang diharapkan seharusnya tiga besar penganggaran adalah untuk Dinas Pendidikan, Kesehatan, dan PU. Sangat perlu, kata anggota Fraksi Partai Golkar ini, untuk menggenjot infrastruktur seiring dengan pendidikan dan kesehatan.
“Kalau di sekretariat kan hanya lebih banyak seremoni. Seharusnya anggaran terbesar hanya untuk Dinas Pendidikan, PU, dan Kesehatan. Semua ini yang akan menaungi semua bidang dalam rangka pengentasan kemiskinan,” urai Nasran.
Dalam dokumen rencana APBD 2013 Kota Makassar, untuk setda, pendapatan diproyeksi Rp1.351.382.003.000. Belanja daerah sebanyak Rp305.543.172.000 yang terdiri atas belanja tidak langsung Rp119.899.172.000 dan belanja langsung Rp185.644.000.000.
Dinas Pendidikan menempati urutan teratas total anggaran, yakni total belanja daerah untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ini sebesar Rp680.300.986.000, dengan belanja tidak langsung Rp506.815.986.000 dan belanja langsung Rp173.485.000.000.
Dinas PU menempati urutan ke tiga. Untuk 2013, pendapatan hanya diproyeksi senilai Rp5juta. Total belanjanya sebesar Rp230.427.134.000, dengan belanja tidak langsung Rp9.424.134.000 dan belanja langsung Rp221.003.000.000.
Urutan anggaran ke empat terbesar adalah untuk Dinas Kesehatan, dengan total belanja daerah sebesar Rp136.598.343.000, yakni belanja tidak langsung Rp61.216.343.000 dan belanja langsung Rp75.382.000.000. Total pendapatan daerah dari SKPD ini diproyeksi Rp8.765.780.000.
“Ini agak aneh karena lebih diprioritaskan sekretariat dibandingkan infrastruktur (Dinas PU) yang langsung dirasakan oleh masyarakat,” tandas Nasran. (zuk/min)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mafia Tanah Berebut Lahan di Lokasi PLTU
Redaktur : Tim Redaksi