jpnn.com - JAKARTA - Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2016 beserta Nota Keuangannya di depan rapat paripurna DPR-RI di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (14/8). Pemerintah mengusulkan dalam APBN 2016 nanti ada defisit hingga Rp 273,2 triliun.
Dalam RAPBN 2016 itu pemerintah mematok sejumlah asumsi makro. Antara lain pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 persen, laju inflasi 4,7 persen dan nilai tukar dolar Amerika Serikat (USD) sebesar Rp 13.400. Sementara itu, suku bunga surat perbendaharaan negara (SPN) 3 bulan sebesar 5,5 persen, dan harga minyak mentah USD 60/barrel.
BACA JUGA: Ini Saran Ketua DPD untuk Solusi Ekonomi
“Untuk kapasitas produksi minyak dan gas bumi selama 2016 diperkirakan mencapai 1,985 juta barel setara minyak per hari,” ujar Presiden Jokowi -sapaan Joko Widodo- di depan paripurna DPR.
Dalam RAPBN 2016, kata Jokowi, pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp 1.848,1 triliun. Dari jumlah itu, Rp 1.565,8 triliun di antaranya berasal dari pajak. Jumlah ini naik 5,1 persen dari target APBNP tahun 2015.
“Dengan penerimaan perpajakan sebesar itu, maka rasio penerimaan perpajakan terhadap produk domestik bruto tahun 2016 mencapai 13,25 persen,” imbuhnya.
BACA JUGA: Pak Darmin Saja Akui Kondisi Rupiah Tergantung Kerja Keras Pemerintah
Dari sisi belanja, kata Jokowi pemerintah melakukan peningkatan ruang fiskal yang ditempuh melalui efisiensi subsidi, efisiensi belanja operasional, serta pengendalian belanja yang wajib dialokasikan. Selain itu, pemerintah juga berupaya mendongkrak belanja produktif yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur serta ketahanan pangan dan energi guna meningkatkan daya saing dan kapasitas perekonomian nasional.
Sementara untuk arah RAPBN 2016, kata Jokowi, disesuaikan dengan strategi pembangunan nasional, kebutuhan pendanaan, dan penyelenggaraan Pemerintahan. Menurutnya, ada delapan kebijakan yang menjadi arah RAPBN tersebut.
BACA JUGA: Jasa Marga Kehilangan Rp 80 Miliar Selama Mudik
“Pertama melanjutkan kebijakan subsidi yang tepat sasaran dan pengembangan infrastruktur untuk mendukung pembangunan,” imbuhnya.
Kedua, pemerintah ingin meningkatkan efektivitas pelayanan program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) di bidang kesehatan. Kebijakan ketiga adalah mendukung upaya pemenuhan anggaran kesehatan sebesar 5 persen dan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN.
Keempat, pemerintah juga ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program bantuan sosial yang tepat sasaran. Kelima, pemerintah memertahankan tingkat kesejahteraan aparatur negara dengan memperhatikan tingkat inflasi untuk memacu produktivitas dan peningkatan pelayanan publik.
“Keenam mendukung desentralisasi fiskal dengan mengalihkan alokasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan ke dana alokasi khusus,” paparnya
Ketujuh, kata dia, pemerintah akan melanjutkan kebijakan efisiensi pada belanja operasional dan penajaman belanja non-operasional. Tak hanya itu, pemerintah akan menyediakan dukungan bagi pelaksanaan Program Sejuta Rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Jokowi menambahkan, untuk mendukung pelaksanaan kebijakan belanja negara, pemerintah mengalokasikan anggaran infrastruktur sebesar Rp 313,5 triliun atau 8 persen. Anggaran tersebut lebih besar dari alokasi anggaran infrastruktur dalam APBNP tahun 2015.
“Alokasi ini akan digunakan antara lain untuk pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara, termasuk bandara perintis agar konektivitas dan pemerataan antarwilayah menjadi lebih baik,” sambungnya.
Sementara untuk subsidi di RAPBN 2016 dianggarkan sebesar Rp 201,4 triliun. Jumlah itu turun dibandingkan APBN Perubahan 2015 sebesar Rp 276 triliun.
Subsidi dialokasikan untuk subsidi energi sebesar Rp 121,0 triliun, dan subsidi non-energi sebesar Rp 80,4 triliun.
Secara keseluruhan, kata Jokowi, anggaran belanja negara dalam RAPBN tahun 2016 dialokasikan sebesar Rp 2.121,3 triliun yang terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 1.339,1 triliun. Ini mencakup belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp 780,4 triliun dan belanja Non-Kementerian/Lembaga sebesar Rp 558,7 triliun, serta alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 782,2 triliun.
Adapun total pendapatan negara direncanakan mencapai Rp 1.848,1 triliun yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.565,8 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 280,3 triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp 2,0 triliun. Dengan demikian, defisit anggaran dalam RAPBN Tahun 2016 adalah sebesar Rp 273,2 triliun atau 2,1 persen terhadap Produk Domestik Bruto.
“Defisit RAPBN Tahun 2016 tersebut akan dibiayai dengan pembiayaan yang bersumber dari dalam negeri sebesar Rp 272,0 triliun dan luar negeri neto sebesar Rp 1,2 triliun,” ujarnya. Karenanya Jokowi berharap pembahasan RUU APBN 2016 bisa berjalan lancar dan tepat waktu.(flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Meriahkan HUT RI, Jasa Marga Beri Bantuan Rp 3,1 Miliar
Redaktur : Tim Redaksi