APBN Tak Pro Rakyat, Pemerintah Dibela Demokrat

JAKARTA - Banyak kalangan menilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selama ini tidak prorakyatNamun demikian, Partai Demoktrat sebagai pendukung utama pemerintah memberikan pembelaan

BACA JUGA: Politisi PPP Anggap APBN Bukan untuk Rakyat Kecil

Ketua DPP Partai Demokrat, Ikhsan Modjo, menyatakan bahwa dalam penyusunan APBN itu pemerintah dipagari ketentuan Undang-undang"Pemerintah dipatok agar jangan keluar dari substansi Undang-undang

BACA JUGA: Tiga Partai Besar Jagokan Bambang Widjojanto

Misalnya, anggaran pendidikan yang dipatok sebesar 20 persen," kata Ikhsan Modjo saat diskusi tentang RAPBN 2012 di Cikini Jakarta, Sabtu (20/8).

Menurutnya, pemerintah juga harus melakukan transfer dana dari APBN untuk keuangan daerahMenurutnya, ada peningkatan dana transfer ke daerah dari tahun ke tahun

BACA JUGA: DPD Pilih Pimpinan Kelengkapan Baru

"Porsinya 465 triliun lebih,ini hanya dana DAK (Dana Alokasi Khusus) dan DAU (Dana Alokasi Umum)Belum lagi yang melalui kementerian/lembaga," kata Ketua Departemen Keuangan DPP Partai Demokrat itu

Menurutnya, jika muncul tudingan bahwa APBN hanya berpihak kepada birokrat atau pemerintah, hal itu dikarenakan ada kebijakan prorakyat yang dicanangkan pemerintahMisalnya, rencana pemerintah untuk menambah satu cluster selain Jamkesmas, PNPM dan KUR

"Itu dilakukan sistematika, setiap tahap diperbaiki siapa sasarannya dan siapa yang kena," katanya seranya mengingatkan pemerintah agar tidak serampangan memberi subsidi(boy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Soal Capim KPK, DPR Tak Mau Didikte Istana