MEDAN - Kabar dari Istana bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan 1 Mei sebagai hari libur nasional, mendapat dukungan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumatera Utara.
Wakil Ketua Umum Apindo Sumut Johan Brien mengatakan, dengan libur 1 Mei, buruh bisa refreshing bersama keluarganya atau merayakan hari buruh melalui kegiatan bermanfaat.
"Pada Mayday banyak buruh yang tidak bekerja karena ikut demo memperingatinya, jadi baik diberikan waktu libur. Saya rasa pengusaha juga tidak akan mengalami kerugian yang signifikan karena hanya satu hari," katanya ketika dihubungi Sumut Pos (Grup JPNN), Senin (29/4).
Menurutnya, tuntutan buruh harus diperhatikan. Pemerintah dan pengusaha harus peduli. Walaupun ada hal yang bersifat memaksakan kehendak, harus disampaikan secara santun.
Soal tuntutan buruh meminta dihapuskan outsourching, lanjutnya, bukan itu permasalahan sebenarnya. Sebab setiap perusahaan di daerah dan negara manapun, pasti punya outsourching. Jika buruh outsourching diupah secara layak, maka tidak akan terjadi gejolak.
"Saya pikir yang perlu dibenahi adalah perusahaannya, karena masih sangat banyak perusahaan yang membayar karyawannya di bawah UMP atau pemotongan-pemotongan lainnya. Jadi itu sebenarnya yang memang tidak layak tetapi ada. Perusahaan harus membayar semua hak-hak pekerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan," bebernya.
Ketua BKSP Provinsi Sumatera Utara Isfan F Fachruddin, yang juga Wakil Ketua Umum Kadin Sumut Bidang Tenaga Kerja, Pendidikan dan Kesehatan mengatakan, pengusaha tidak perlu melakukan antisipasi berlebihan pada 1 Mei atau Mayday karena tidak akan terjadi gejolak signifikan.
Menurutnya, pengusaha sejak awal sudah melakukan pendekatan kepada buruhnya untuk melindungi mereka dengan pemberian upah layak dan sebagainya. Di sisi lain, buruh juga harus sadar bahwa dia memiliki tanggung jawab dalam bekerja.
Oleh karena itu, lanjut Isfan, pengusaha tidak akan meliburkan buruh pada 1 Mei mendatang karena belum ada imbauan dari pemerintah untuk meliburkan buruh. (SP/sam/jpnn)
Wakil Ketua Umum Apindo Sumut Johan Brien mengatakan, dengan libur 1 Mei, buruh bisa refreshing bersama keluarganya atau merayakan hari buruh melalui kegiatan bermanfaat.
"Pada Mayday banyak buruh yang tidak bekerja karena ikut demo memperingatinya, jadi baik diberikan waktu libur. Saya rasa pengusaha juga tidak akan mengalami kerugian yang signifikan karena hanya satu hari," katanya ketika dihubungi Sumut Pos (Grup JPNN), Senin (29/4).
Menurutnya, tuntutan buruh harus diperhatikan. Pemerintah dan pengusaha harus peduli. Walaupun ada hal yang bersifat memaksakan kehendak, harus disampaikan secara santun.
Soal tuntutan buruh meminta dihapuskan outsourching, lanjutnya, bukan itu permasalahan sebenarnya. Sebab setiap perusahaan di daerah dan negara manapun, pasti punya outsourching. Jika buruh outsourching diupah secara layak, maka tidak akan terjadi gejolak.
"Saya pikir yang perlu dibenahi adalah perusahaannya, karena masih sangat banyak perusahaan yang membayar karyawannya di bawah UMP atau pemotongan-pemotongan lainnya. Jadi itu sebenarnya yang memang tidak layak tetapi ada. Perusahaan harus membayar semua hak-hak pekerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan," bebernya.
Ketua BKSP Provinsi Sumatera Utara Isfan F Fachruddin, yang juga Wakil Ketua Umum Kadin Sumut Bidang Tenaga Kerja, Pendidikan dan Kesehatan mengatakan, pengusaha tidak perlu melakukan antisipasi berlebihan pada 1 Mei atau Mayday karena tidak akan terjadi gejolak signifikan.
Menurutnya, pengusaha sejak awal sudah melakukan pendekatan kepada buruhnya untuk melindungi mereka dengan pemberian upah layak dan sebagainya. Di sisi lain, buruh juga harus sadar bahwa dia memiliki tanggung jawab dalam bekerja.
Oleh karena itu, lanjut Isfan, pengusaha tidak akan meliburkan buruh pada 1 Mei mendatang karena belum ada imbauan dari pemerintah untuk meliburkan buruh. (SP/sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 78 Siswa MTsN Tersesat di Hutan Lindung
Redaktur : Tim Redaksi