jpnn.com, JAKARTA - Batalnya investasi perusahaan teknologi asal Cupertino, California, Apple Inc., dinilai sesuatu yang sangat merugikan bagi Indonesia.
Pengamat ekonomi SBM ITB, Anggoro Budi Nugroho mengatakan batalnya investasi itu lantaran maraknya praktik pertambangan tanpa izin (PETI) atau pertambangan ilegal.
BACA JUGA: Politikus Demokrat Minta Google dan Apple Hapus TikTok dari Store
Menurut Anggoro, isu pertambangan timah ilegal telah berkembang sejak 2013. Hasil tambang ilegal itu kemudian diekspor ke perantara-perantara yang menjadi penyuplai pembuat komponen untuk perusahaan elektronik, di dunia.
Oleh karena itu, pemerintah harus menangani dengan serius persoalan tambang ilegal di Indonesia.
BACA JUGA: Ternyata Ini Alasan Apple Menunda Kembangkan Chip Khusus Wifi
Sebab, isu tersebut dapat meningkatkan risiko investasi dan keyakinan terhadap kepastian tata pemerintahan di Indonesia.
"Turunkan tim. Bantah jika memang tidak terbukti atau umumkan sanksi bila memang ada," ucapnya.
BACA JUGA: Apple Mulai Jual iPhone 13 Refurbished, Harganya Terjangkau, Cek di Sini
Selain itu, pemerintah diminta mempertahankan skor kemudahan berbisnis di Indonesia (Ease of Doing Business) dari Bank Dunia terus meningkat sejak sebelum pandemi. Namun, setelahnya stagnan dan berada di level 73 dunia hingga kini.
Ranking Indonesia sempat membaik sejak Presiden Joko Widodo menjabat. Tercatat, pada 2013 Indonesia berada di level 120, kemudian meningkat di level 73 sejak 2020 hingga kini.
"Hal itu berarti Indonesia telah membaik sebanyak 47 peringkat dalam enam tahun," ucapnya.
Jika ketidakpercayaan global terhadap Indonesia meningkat, maka investor akan meminta premi risiko yang lebih besar. Hal tersebut untuk menanamkan setiap USD 1 hanya demi imbal hasil yang sama.
Kebanyakan dari mereka pun akan lebih memilih ke pasar uang atau FDI (Foreign Direct Investment) ke negara lain.
"Jangan runtuhkan prestasi enam tahun ini hanya gara-gara Apple," tuturnya.
Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Septian Hario Seto mengungkapkan permbatalan pembangunan pabrik Apple di Indonesia karena persoalan traceability atau ketelusuran bahan baku dari produk timah di Indonesia.
“Perusahaan-perusahaan besar ketika ingin melakukan investasi akan melakukan cek secara mendalam mengenai bahan baku produknya,” ujarnya.
Apple, misalnya, ingin memastikan traceability timah di RI, mulai dari perizinan, praktik pertambangannya, hingga prinsip bisnis berkelanjutan atau environmental, social and governance (ESG).
Septian menduga ada kemungkinan ketika perusahaan asing ini melakukan traceability, muncul dugaan timah-timah ini berasal dari praktik pertambangan yang tidak tepat.
Namun, pernyataan itu ditepis oleh Direktur Operasi dan Produksi PT Timah Tbk Poerwoko saat menjawab pertanyaan wartawan di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Senin (27/2).
“Semua izin usaha pertambangan (IUP) timah itu sudah operasi produksi,” ucapnya.
Artinya, seluruh prosesnya bisa dipertanggungjawabkan, mulai dari asal, izin, sampai nomor seri. Bahkan, perseroan telah mengundang kelompok funding buyer mineral yang tergabung dalam Responsible Mineral Inititative (RMI) untuk menyoroti soal asal-usul timah yang diproduksi PT Timah Tbk.
“RMI juga sudah approve dan percaya bijih timah yang diproduksi PT Timah Tbk bisa dipertanggungjawabkan asal-usulnya,” kata Poerwoko.
Seperti yang diketahui, selama ini praktik pertambagan ilegal menjadi bagian dari PR pemerintah menjelang larangan ekspor timah pada Juni 2023. Sebab, hilirisasi belum optimal.
Data Kementerian Perindustrian mencatat produksi logam timah sudah berkisar 80.000 ton pada 2022 dan baru lima persen yang terserap industri domestik. Sisanya, diekspor ke luar negeri.
Persoalan PETI juga membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak kalah kesal. Di tengah kebijakan untuk memulai hilirisasi, Jokowi justru melihat komoditas tambang Indonesia lebih banyak dijual mentah ketimbang diolah sendiri.(mcr10/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul