jpnn.com, JAKARTA - Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) menyayangkan implementasi kebijakan Harga Eceran Tertinggi atau HET minyak goreng tidak adil dan merata.
Ketua Umum APPSI, Sudaryono menilai ketidakadilan itu berawal dari kebijakan atas minyak goreng yang hanya untuk dijual di ritel modern.
BACA JUGA: Minyak Goreng di Jakarta Langka, Wagub DKI: Jangan Khawatir
"Di pasar rakyat tidak jelas kebijakannya," ujar Sudaryono dalam konferensi pers yang dilaksanakan di Gedung Tribrata Darmawangsah Jakarta Selatan pada Kamis (10/3).
APPSI menganggap pemerintah telah memprioritaskan dan mendahulukan distribusi minyak goreng bersubsidi di ritel modern.
BACA JUGA: Minyak Goreng Langka, Mendag Curiga Ini Biang Keladinya
"Ini bagi pedagang di pasar rakyat tradisional jelas tidak adil," kata Sudaryono.
APPSI pun telah mengirim surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo yang juga ditembuskan kepada beberapa instansi terkait.
BACA JUGA: Ekonom Soroti Rantai Distribusi Minyak Goreng, Tegas!
“Kami telah mengirim surat terbuka kepada presiden, karena menganggap bahwa efek dari implementasi yang buruk ini banyak pelanggan pasar rakyat yang akhirnya belanja di ritel modern, hal ini tentu menguntungkan peritel modern dan merugikan pedagang pasar rakyat" bebernya.
Dia juga menambahkan kebijakan pemerintah tersebut seakan cenderung lebih berpihak kepada ritel modern dibanding dengan pedagang pasar rakyat.
Sudaryono juga menyampaikan saat kebijakan HET minyak goreng dilaksanakan, stok minyak goreng pedagang pasar masih banyak.
Akhirnya, lanjut dia, tidak laku dijual karena belanja sebelumnya sudah diharga Rp 17 ribu hingga Rp 19 ribu per liter, dan harga jualnya masih Rp 19 ribu hingga Rp 21 ribu per liter.
“Kami pedagang pasar rakyat ini selalu menjadi pihak yang dipersalahkan setiap kali ada kenaikan harga komoditi, sementara ketika ada program subsidi dari pemerintah, tidak dilibatkan secara aktif dari sejak awal," kata Sudaryono.
Ketua Umum APPSI menyebut keterlibatan pedagang pasar rakyat/tradisional dalam penjualan minyak goreng dan komoditi penting lainnya, akan membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan program pemerintah.
Sudaryono menegaskan penjualan minyak goreng murah di pasar-pasar tradisional akan memberikan dampak terhadap meningkatnya peredaran uang di masyarakat tingkat bawah.
Pasar tradisional ini berjumlah lebih kurang 16 ribu dan menghidupi sekitar 16 juta pedagang yang berjualan di pasar.
"Fungsi pembinaan pasar dan pedagang pasar seharusnya menjadi tanggung jawab penuh pemerintah di semua lapisan mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah di level paling bawah atau pemerintah desa," tegas Sudaryono. (mcr10/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robia