jpnn.com, JAKARTA - Isu seputar pinjaman yang diberikan BNI ke kelompok usaha Bomba Group sempat jadi topik hangat di Twitter beberapa pekan lalu.
Tagar #BongkarSkandalBombaGroup dan #BNIWajibDiaudit pun viral di platform media sosial berlambang burung biru tersebut.
BACA JUGA: BNI Pastikan Kredit untuk PT BG Legal dan Lancar
Pakar ekonomi dari Universitas Pelita Harapan Tanggor Sihombing menilai isu ini memang wajar mendapat perhatian besar dari masyarakat, mengingat nilai pinjaman grup usaha asal Sumatera Selatan (Sumsel) itu nilainya mencapai triliunan rupiah.
"Nominalnya yang besar, trilliun. Lalu, saat krisis ekonomi saat ini uang tunai (likuiditas) menjadi raja (king). Sehingga setiap uang menjadi rebutan dan sensitif untuk jadi viral," kata Tanggor kepada wartawan, Selasa (12/7).
BACA JUGA: Bank Mandiri Minta PT Titan Segera Lunasi Kredit Macetnya
Meski pihak BNI sudah menegaskan bahwa pinjaman tersebut tidak bermasalah sama sekali, Tanggor berharap audit tetap dilakukan.
Hanya dengan begitu klaim BNI bisa dibuktikan dan kekhawatiran publik pun benar-benar terjawab.
BACA JUGA: Soal Kredit untuk Perusahaan Batu Bara, AMPHI Desak Kejaksaan dan KPK Periksa Bos BNI
Apalagi, tambah dia, industri batu bara yang merupakan bisnis utama Bomba Grup kini sedang lesu.
Karena itu, potensi kredit macet tidak boleh disepelekan.
"Jadi kemungkinan resiko macet akan tinggi. Penegak hukum akan dilibatkan kalau ada anomali. Maka harus diawali dengan audit lebih dulu," ujarnya.
Lebih lanjut Tanggor berharap aksi nyata publik melalui media sosial ini tidak ditanggapi secara negatif oleh pihak BNI atau Bomba.
Menurut dia, hal semacam ini seharusnya dianggap sebagai masukan agar kedua pihak bisa lebih baik lagi di masa yang akan datang.
"Teriakan seperti ini ada baiknya muncul untuk meningkatkan tata kelola bank yang memberikan pinjaman kredit untuk lebih baik. Watchdog diperlukan di setiap korporasi. Itu akan membangun kewaspadaan manajemen," katanya lagi.
Menanggapi hal tersebut, konsultan bisnis digital dan Metaverse Tuhu Nugraha menyebut bahwa isu tersebut menarik karena ada sisi positif dari media sosial yaitu jadi bagian dari sistem kontrol seperti media dan jurnalis.
"Media sosial jadi alat suara publik untuk partisipasi dan melakukan pengawasan, walaupun secara esensi yang disuarakan benar atau salah," kata Tuhu.
Kata dia, dalam trending topic secara matematika adalah ketika banyak yang mengetwit tentang hal yang sama.
"Itu bisa organik memang banyak yang ikut menyuarakan dan ngomongin untuk mencuri perhatian publik terutama ke media," ujarnya.
Sebelumnya, Corporate Secretary BNI Mucharom membantah isu yang menyebut penyaluran kredit kepada Bomba Group tak sesuai prosedur.
Dia mengingatkan bahwa BNI adalah entitas perbankan yang diawasi langsung oleh pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Oleh karena itu, lanjut dia, penyaluran kredit ke pihak mana pun pasti melewati proses legal, termasuk persyaratan agunan yang sesuai dengan nilai fasilitas pinjaman.
Selain itu audit internal dan eksternal BNI terus berjalan secara reguler untuk mencegah berbagai tindak fraud yang dapat merugikan perusahaan sebagai penjaga aset negara.
Dia pun memastikan pemberian kredit kepada Bomba Group memiliki jaminan agunan dan sesuai dengan ketentuan. Dia juga mengeklaim tidak ada kendala terkait pelunasan utang tersebut.
"Kami dapat pastikan semua proses legal dalam penyaluran kredit kami sesuai dengan koridor yang berlaku. Kami harap tidak ada lagi pihak manapun yang sengaja mengumbar hoaks yang membuat masyarakat resah demi mencari keuntungan semata," sebutnya dalam pernyataan di Jakarta, Sabtu (2/7) lalu. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif