JAKARTA - Ketua Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI), Paulus Tjakrawan mengatakan, masyarakat Indonesia terlalu dimanjakan oleh kabijakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Padahal, kata Paulus, subsidi di sektor tersebut bisa berakibat seperti racun.
Paulus mencontohkan di negara yang lebih miskin dari Indonesia, yaitu Nepal yang memiliki pendapatan per kapita USD500-USD600, justru tidak ada subsidi untuk bahan bakar minyak. Di negara tersebut, harga BM jenis premium dipatok Rp12 ribu per liter dan Solar seharga Rp13 ribu per liter.
Paulus yakin, dengan pendapatan per kapita sekarang sudah mencapai USD3.800, masyarakat Indonesia harga BBM mestinya masih bisa dijangkau dan tidak sampai mengganggu para pengusaha.
"Kalau ingin memberi subsidi juga, mestinya jangan terlalu besar," kata Paulus, kepada wartawan di Jakarta.
Ia yakin kenaikan harga BBM tidak berdampak serius terhadap industri. Malahan, pengurangan subsidi itu akan lebih baik dialihkan untuk mendukung energi alternatif seperti biofuel.
"Saya kira kenaikan BBM tidak terlalu berdampak, pasti positif. Subsidi pemerintah berkurang dan dana itu bisa untuk energi terbarukan, termasuk biofuel," ujar dia kepada wartawan, akhir pekan lalu.
Paulus meminta, dana subsidi yang dialihkan dari minyak itu kemudian bisa dipakai untuk menambah dana riset para pengusaha. "Bisa untuk riset atau yang lain dari dana subsidi," kata dia.
Ia kembali mengingatkan bahwa jika subsidi terlalu besar, akan jadi racun dalam jangka panjang. "Kalau terlalu besar kan racun dalam masyarakat. Tidak bagus," ujar Paulus.
Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Demokrat, Achsanul Qosasi menegaskan, penaikan BBM dilakukan untuk menyehatkan postur APBN yang sudah terlalu besar dengan beban subsidi.
Menurut dia, subsidi BBM saat ini sudah tidak sehat lagi sehingga harus dikurangi. Dia menegaskan, subsidi dari pemerintah akan tetap ada tapi dialihkan ke sektor yang lebih produktif.
“Pemerintah ingin membentuk postur ABPN yang ideal. Subsidi sekarang, rata-rata 20 persen, itu sudah tidak sehat terhadap postur APBN," katanya.
Menurut dia, tidak ada niatan pemerintah memiskinkan rakyat. "Ini semata-mata untuk kesehatan fiskal," tandasnya.(fuz/jpnn)
Paulus mencontohkan di negara yang lebih miskin dari Indonesia, yaitu Nepal yang memiliki pendapatan per kapita USD500-USD600, justru tidak ada subsidi untuk bahan bakar minyak. Di negara tersebut, harga BM jenis premium dipatok Rp12 ribu per liter dan Solar seharga Rp13 ribu per liter.
Paulus yakin, dengan pendapatan per kapita sekarang sudah mencapai USD3.800, masyarakat Indonesia harga BBM mestinya masih bisa dijangkau dan tidak sampai mengganggu para pengusaha.
"Kalau ingin memberi subsidi juga, mestinya jangan terlalu besar," kata Paulus, kepada wartawan di Jakarta.
Ia yakin kenaikan harga BBM tidak berdampak serius terhadap industri. Malahan, pengurangan subsidi itu akan lebih baik dialihkan untuk mendukung energi alternatif seperti biofuel.
"Saya kira kenaikan BBM tidak terlalu berdampak, pasti positif. Subsidi pemerintah berkurang dan dana itu bisa untuk energi terbarukan, termasuk biofuel," ujar dia kepada wartawan, akhir pekan lalu.
Paulus meminta, dana subsidi yang dialihkan dari minyak itu kemudian bisa dipakai untuk menambah dana riset para pengusaha. "Bisa untuk riset atau yang lain dari dana subsidi," kata dia.
Ia kembali mengingatkan bahwa jika subsidi terlalu besar, akan jadi racun dalam jangka panjang. "Kalau terlalu besar kan racun dalam masyarakat. Tidak bagus," ujar Paulus.
Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Demokrat, Achsanul Qosasi menegaskan, penaikan BBM dilakukan untuk menyehatkan postur APBN yang sudah terlalu besar dengan beban subsidi.
Menurut dia, subsidi BBM saat ini sudah tidak sehat lagi sehingga harus dikurangi. Dia menegaskan, subsidi dari pemerintah akan tetap ada tapi dialihkan ke sektor yang lebih produktif.
“Pemerintah ingin membentuk postur ABPN yang ideal. Subsidi sekarang, rata-rata 20 persen, itu sudah tidak sehat terhadap postur APBN," katanya.
Menurut dia, tidak ada niatan pemerintah memiskinkan rakyat. "Ini semata-mata untuk kesehatan fiskal," tandasnya.(fuz/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tak Mau ASDP Terus jadi Kambing Hitam
Redaktur : Tim Redaksi