MEDAN-Adanya rencana kebijakan pemerintah mengenai kewajiban untuk mempublikasikan karya tulis ilmiah mahasiswa di jurnal ilmiah sebagai syarat kelulusan dianggap memberatkan bagi sejumlah perguruan tinggi swasta khususnya di Sumatera Utara.
Bahkan Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Sumatera Utara, Bahdin Nur Tanjung SE MM mengatakan, PTS di Sumut menolak kewajiban untuk mempublikasikan karya ilmiah mahasiswa di jurnal ilmiah sebagai syarat kelulusan.
"Dengan kebijakan itu, banyak PTS mengeluh dan keberatan. Untuk itu APTISI meminta agar Direktorat Pendidikan Tinggi dan DPR tidak tergesa-gesa mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perguruan Tinggi dan segera mengkaji ulang kebijakan tersebut," ujar Bahdin, Senin (13/2).
Masih menurut Bahdin, dari hasil Rapat Pengurus Pusat Pleno APTISI di Padang, Sumatera Barat, akhir pekan lalu sudah mengajukan surat ke Dikti tentang penolakan tersebut.
Penolakan ini dilakukan, mengingat perkembangan mutu PTS saat ini menurut Bahdin masih belum merata. "Apalagi dukungan pemerintah dalam bantuan dana masih minim. Pemberlakukan kebijakan Dikti itu merupakan domainnya PTS. Namun penerapannya jangan sampai memberatkan apalagi menghambat kelulusan mahasiswa, khususnya S1," tegas Bahdin.
Menurut Bahdin, kebijakan itu dianggap baik sebagai upaya peningkatan kualitas lulusan sarjana, magister dan doktor terutama peningkatan jumlah karya ilmiah, tapi publikasi ilmiah di jurnal ilmiah itu hendaknya tidak harus dikaitkan dengan kelulusan.
Sementara itu, Rektor UISU, Prof Zulkarnain Lubis menganggap, jika kebijakan Dikti dinilai tidak realistis dengan kondisi PT di Indonesia, terutama PTS yang perkembangan dan sarana maupun prasananya tidak merata.
"Kita prisipnya mendukung kebijakan Kemendikbud, tapi hal itu belum bisa diterapkan dalam waktu relatif singkat ini dan perlu tahapan," kata Zulkarnain.Lain halnya dengan Pembantu Rektor I Universitas Negeri Medan Prof Chairil Ansyari yang menyebutkan, jika Unimed sudah lama mengimplementasikan kebijakan Dikti melalui skripsi.
"Kita tidak perlu takut seperti PTS yang menolak kebijakan itu. Sebab skripsi mahasiswa bisa dijadikan karya ilmiah dengan memadatkannya menjadi artikel dan itu sudah ada formatnya," kata Chairil.
Menurutnya Unimed siap dengan kebijakan Kemdikbud hanya saja kita sedang siapkan program IT dengan menambah bandwidth sehingga daya kecepatan bisa bertambah untuk dibuat di jurnal online. (uma)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 5.134 Guru di Kabupaten Bekasi Belum Bersertifikasi
Redaktur : Tim Redaksi