jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily mengatakan, keputusan pemerintah Arab Saudi menghentikan sementara aktivitas calon jemaah umrah guna mengantisipasi penyebaran virus Corona merupakan hal yang mengejutkan.
Menurut Ace, seharusnya pemerintah Arab Saudi sudah sangat siap untuk menghadapi persebaran virus Corona seperti yang pernah dialaminya pada tahun 2013.
BACA JUGA: Pengusaha Travel Umrah Pertanyakan Biaya yang Sudah Dikeluarkan
"Yang kami pikirkan tentu para jemaah umrah yang sudah diagendakan untuk melakukan pemberangkatan saat ini. Tentu mereka sangat berharap bisa berangkat sesuai dengan schedule yang telah ditetapkan oleh travel," kata Ace kepada JPNN.com, Kamis (27/2).
Namun demikian, katanya, tentu pihak Arab Saudi juga memiliki pertimbangan yang kuat dengan kebijakan ini. Terlebih negara itu menjadi negara yang setiap hari didatangi warga negara lain dari seluruh dunia untuk pelaksanaan ibadah umrah, termasuk jemaah muslim dari China.
BACA JUGA: Kemenag Cabut Moratorium Izin Penyelenggara Umrah
"Yang harus dijelaskan pemerintah Arab Saudi sampai kapan kebijakan ini akan diterapkan? Apakah memang di Arab Saudi sendiri sudah teridentifasi dari para jemaah umrah ini yang sudah terpapar positif virus corona?" ujar Ace mempertanyakan.
Oleh karena itu, politikus Golkar ini mendorong pemerintah Indonesia melakukan pendekatan kepada otoritas Kerajaan Arab Saudi. Bahkan, Ace juga menyodorkan dua opsi yang bisa ditempuh.
Pertama, khusus bagi negara-negara yang tidak terpapar positif virus Corona bisa diberikan kesempatan oleh Kerajaan Arab Saudi untuk dapat tetap masuk dan menjalankan ibadah seperti biasa.
Kedua, Kerajaan Arab Saudi meminta kepada masing-masing negara untuk melakukan screening kesehatan di negaranya masing-masing untuk mengidentifikasi apakah terinfeksi atau tidak.
Jika ada calon jemaah umrah yang terinfeksi, jangan diberangkatkan. Kerajaan Arab Saudi juga harus melakukan pemeriksaan kesehatan di bandara udaranya. Bila ditemukan suspect tentu tak boleh masuk.
"Ini mungkin tawaran yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia kepada otoritas Kerajaan Arab Saudi. Dengan demikian jemaah umrah Indonesia masih dapat menjalankan ibadah," tandas legislator asal Jawa Barat ini. (fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam