jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Areif Poyuono menyatakan dalam mengatasi pandemik virus corona yang sudah menjangkit beberapa masyarakat Indonesia dan juga anggota Kabinet Joko Widodo - Maruf Amin, kebijakan tidak bisa dilakukan secara sporadis.
Dia mencontohkan misalnya kepala daerah masing-masing menerapkan kebijakan lockdown sendiri-sendiri tanpa berkordinasi dengan pemerintah pusat.
BACA JUGA: Arief Poyuono: Masyarakat Jangan Panik, Presiden Sedang Kerja Keras
"Kebijakan lockdown harus diputuskan oleh presiden karena pandemik corona virus ini masalah nasional," kata Arief, Selasa (17/3).
Arief menjelaskan bahwa sudah sangat jelas World Health Organization (WHO) saja mengirim suratnya ke Presiden Joko Widodo bukan kepada gubernur atau kepala daerah.
BACA JUGA: Komentar Arief Poyuono soal Kinerja Wapres Ma’ruf Amin
Dalam surat Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus kepada Presiden Joko Widodo, WHO meminta Pemerintah Indonesia segera mengumumkan darurat nasional corona.
Menurut Arief, kebijakan lockdown juga bukan semata-mata gampang dilakukan. Sebab, ujar Arief, lockdown oleh pemerintah pusat itu butuh persiapan-persiapan yang tepat.
BACA JUGA: Satu Pegawai BNI Positif Covid-19
"Karena lockdown itu sama saja mematikan semua aktivitas ekonomi dan sosial," tegasnya.
Ia mengingatkan kalau Joko Widodo mengambil kebijakan lockdown, maka yang harus diperhitungkan adalah seberapa kuat cadangan pangan khususnya sembako dan BBM yang tersedia. Kemudian, seberapa banyak masyarakat khususnya berpenghasilan rendah memiliki simpanan uang karena tidak bekerja.
"Seberapa banyak masyarakat Indonesia yang bisa melakukan transaksi jual beli sembako dan lain-lain dengan cara cashless (mengunakan online shopping dan kartu kredit)," jelasnya.
Arief mengatakan kalau lockdown dan terus tanpa persiapan yang matang oleh Jokowi, maka bisa menimbulkan kerusuhan sosial dan ATM bisa diserbu alias masyarakat menarik besar-besaran dananya di bank.
Dia pun menilai kebijakan meliburkan sekolah oleh Joko Widodo sudah tepat karena itu penting untuk menyelamatkan generasi masa depan Indonesia dari virus corona.
"Namun, kebijakan bekerja lewat rumah atau kerja secara virtual seperti Kabinet Joko Widodo sangat tidak mungkin dilakukan oleh pedagang dan buruh pabrik," ungkap ketua umum Serikat Buruh BUMN Bersatu ini.
"Jadi Kang Mas (Jokowi) belum lockdown karena memang tidak punya contigency plan dalam menghadapi pandemik corona," pungkas Arief. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy