jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah akan membayar utang Rp 408,48 triliun kepada sejumlah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Arief Poyuono mengatakan pembayaran utang BUMN sebagai bagian dari pemulihan ekonomi nasional pascapandemi Covid-19 merupakan langkah yang tepat.
BACA JUGA: Nasihat Arief Poyuono untuk Elite yang Selalu Nyinyir terhadap Jokowi
"Ini untuk mengerakkan BUMN yang bersentuhan langsung dengan ekonomi masyarakat," kata Arief pada Minggu (7/6).
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menjelaskan sebelumnya utang tersebut dialokasikan pemerintah kepada BUMN karya sebesar Rp 12,16 triliun, PT KAI Rp 300 miliar, PT PLN Rp 48,46 triliun, PT Kimia Farma Rp 1 triliun, Perum Bulog Rp 56 miliar, PT Pertamina Rp 40 triliun, dan Pupuk Indonesia Rp 6 triliun.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Boni Hargens sedang Halusinasi, Helikopter Jatuh di Kendal
"Semua BUMN ini sangat bersentuhan dengan kepentingan masyarakat," ujarnya.
Arief mencontohkan, PT Pupuk Indonesia misalnya, selama ini sangat berperan menjaga ketersedian pupuk bagi petani.
BACA JUGA: Dukung Deddy Corbuzier dan Siti Fadilah, Arief Poyuono: Jangan Lebay, Bikin Malu Aja
"Ini sangat matching dengan program peningkatan pangan di masa pandemi Covid-9 yang dicanangkan Presiden Joko Widodo," katanya.
Arief menjelaskan hampir empat tahun utang pemerintah kepada BUMN tidak dibayar. Nah, ujar dia, dibayarnya utang BUMN ini tidak lepas dari peran besar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang mengerti benar tentang program-program pemulihan ekonomi di saat Covid-19 yang dicanangkan oleh presiden Jokowi untuk ekonomi dan pendapatan masyarakat.
Dia berpendapat dengan mengucurnya dana Rp 108,48 triliun ini akan dapat meningkatkan permintaan domestik dari sisi komsumsi dan investasi yang dilakukan oleh BUMN.
"Sehingga bisa menghindarkan prediksi Bank Dunia bahwa pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun ini akan nol persen dan mengarah ke minus persen," ungkap Arief.
Dia mengatakan, sektor perbankan BUMN untuk properti merupakan salah satu yang mengalami pelemahan permintaan akibat dampak Covid-19.
Karena itu, kata dia, pemerintah menunjuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk menyukseskan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Tapera merupakan program Pemerintah untuk menyediakan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui penyelenggaraan tabungan perumahan.
Program ini bertujuan menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta.
"Sehingga pertumbuhan sektor properti tetap bisa tumbuh dan akan berdampak pada pembukaan lapangan kerja dan permintaan bahan baku bangunan," paparnya.
Namun demikian, Arief mengusulkan agar Menteri BUMN Erick Thohir yang sudah mendapatkan izin dari Presiden Joko Widodo untuk melakukan merger di BUMN, agar Bank BTN di-merger atau diakuisisi oleh BRI.
"Sehingga akan makin memperkuat permodalan dan makin fokus untuk mengembangkan perumahan murah bagi masyarakat," paparnya.
Lebih jauh Arief menilai program-program BUMN yang dikoordinasikan oleh Menko Perekonomian Airlanggabsudah memberikan sinyal positif di pasar keuangan dan modal dalam beberapa minggu.
"Hal ini ditandai dengan kurs rupiah yang menguat dan Indek Harga Saham Gabungan atau IHSG sudah akan menyentuh di angka 5000-an," tuntasnya. (boy/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Boy