jpnn.com, JAKARTA - Ketua Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Arief Poyuono mengkritik pemberian kewenangan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).
Pasalnya, kewenangan penyelewengan pelaku usaha jasa keuangan yang masuk dalam tindak pidana kriminal seharusnya ditangani kepolisian dan Kejaksaan.
BACA JUGA: UU PPSK Berlaku, Pidana Jasa Keuangan Mutlak Jadi Urusan OJK
“Akan membuat kekacauan dalam hukum di Indonesia, karena OJK tidak sama sekali memiliki hak untuk melakukan penuntutan ataupun penyidikan jika terjadi tindak pidana umum ataupun khusus seperti pencucian uang, korupsi yang didasarkan pada konstitusi kita,” kata Arief Poyuono dalam keterangan tertulis, Minggu malam (8/1).
Dia merasa aneh jika OJK sebagai regulator ikut-ikutan jadi prosekutor.
BACA JUGA: OJK Satu-satunya yang Berwenang Usut Pidana Keuangan, Regulasi Baru Harus Segera Disiapkan
OJK itu regulator dan tugasnya melahirkan aturan aturan dan mengawasi aturan aturan tersebut untuk ditaati oleh para pelaku usaha di sektor jasa keuangan.
Menurutnya, selama ini OJK sebagai pengawas dan regulator saja tidak menjalankan fungsi dengan baik. Terlebih, ada sejumlah oknum OJK banyak melakukan tindakan pidana di sektor jasa keuangan.
“Lah kalau dikasi wewenangan untuk penyidikan tindak pidana di sektor keuangan, maka tujuannya untuk melindungi oknum-oknum di OJK yang melakukan tindakan pidana disektor jasa keuangan,” ungkap Arief Poyuono. (mcr10/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul