"Untuk tahun 2012, total investasi infrastruktur Indonesia sebesar Rp385,2 triliun (4,51 persen PDB) dan pada tahun 2013 direncanakan sebesar Rp438,1 triliun (4,72 persen)," kata Armida S Alisyahbana, dalam seminar bertajuk 'Solusi Pembiayaan Infrastruktur dalam Mendukung Program MP3EI', di Hotel Borobudur, Jakarta, (26/11).
Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi diatas 7 persen seperti yang ditargetkan dalam dokumen MP3EI, idealnya diperlukan investasi infrastruktur sekitar 7 persen. Memang tidak mudah untuk menutup gap yang masih jauh, namun lanjut Armida, ada beberapa hal masih bisa kita lakukan sebagai terobosan, yaitu melalui pengurangan subsidi energi, membuat ruang fiscal (fiscal space) yang lebih besar untuk alokasi pembiayaan pembangunan infrastruktur, mempertajam prioritas infrastruktur, meningkatkan efisiensi dengan penghematan belanja pegawai dan barang untuk memperbesar alokasi infrastruktur.
Lebih lanjut dikatakannya tantangan utama pembangunan infrastruktur adalah aspek pembiayaan. Untuk itu, pemerintah terus berupaya mencari skema diversifikasi pembiayaan infrastruktur yang efektif. Saat ini, katanya, terdapat tiga skema pembiayaan pembangunan infrastruktur. Pertama, pembiayaan yang berasal dari APBN dan APBD yang utamanya diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur dasar. Kedua, pembiayaan yang berasal dari BUMN dan BUMD dengan skema kerjasama pemerintah swasta (KPS) dan juga penugasan pemerintah.
Ketiga, pembiayaan yang murni dari pihak swasta seperti KPS dan pembangunan infrastruktur khusus di kawasan industri. "Untuk proyek-proyek yang layak secara ekonomi dan finansial, idealnya diserahkan penuh kepada pihak swasta, sedangkan BUMN dan BUMD mengerjakan proyek yang layak secara ekonomi dan finansial marjinal atau layak secara ekonomi tetapi tidak layak secara finansial" ujar Ibu Armida.
Dalam rangka mengoptimalkan dukungan pembiayaan infrastruktur, diperlukan kerjasama yang sinergis dan terintegrasi antarpelaku sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Pemerintah pusat dan daerah, fokus pada pembangunan prasarana dasar. Selain itu, pemerintah daerah juga berperan mengintensifkan pembangunan infrastruktur provinsi dan kabupaten/kota untuk dihubungkan dengan jaringan infrastruktur nasional agar pemanfaatan jaringan infrastruktur nasional dapat lebih optimal, imbuhnya.
Peran yang tak kalah pentingnya juga bisa dilakukan oleh BUMN/BUMD dan swasta. BUMN dan BUMD dapat berperan dalam memobilisasi dana melalui perbankan dan portofolio serta pengelolaan aset di properti di sekitar wilayah infrastruktur yang akan dibangun. "Untuk swasta, peran yang dapat diambil adalah pembiayaan infrastruktur melalui skema KPS/PPP dan pembiayaan infrastruktur untuk kawasan industri khusus," pungkas Armida.
Hadir dalam seminar ini, antara lain Direktur Utama Bank BNI (Gatot Suwondo), Deputi Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas (Dedy S. Priatna), Deputi V Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Perekonomian (Lucky Eko Wuryanto), Kepala Ekonom Bank BNI (Ryan Kiryanto) dan Ketua VI Bidang Konstruksi, Infrastruktur dan Property HIPMI (Bahlil Lahadalia). (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemda tak Perlu Siapkan Dana Jamsos
Redaktur : Tim Redaksi