jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani mengaku berprasangka baik menyikapi pernyataan terbaru Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang isu penundaan Pemilu 2024 yang digulirkan elite politik pendukung pemerintah.
"Buat saya, kita itu harus melihatnya dari dengan berangkat dari prinsip husnuzan, berprasangka baik," kata anggota Komisi III DPR RI itu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/3).
BACA JUGA: Tegas, HNW Ingatkan Jokowi untuk Menolak Usulan Penundaan Pemilu
Jokowi sebelumnya berpandangan kemunculan wacana penundaan Pemilu 2024 bagian dari demokrasi.
Kepala negara juga mengaku akan taat terhadap konstitusi atas isu penundaan Pemilu 2024.
BACA JUGA: Demokrat Minta Jokowi Tegas soal Penundaan Pemilu, Setop Basa-Basi
Menurut Arsul, konstitusi hingga kini menyatakan pesta demokrasi di Indonesia dilaksanakan sekali dalam lima tahun.
MPR setelah mendengarkan suara publik tidak berencana mengubah konstitusi yang memungkinkan pemilu ditunda.
BACA JUGA: Mahfud MD Ungkap Sikap Jokowi soal Penundaan Pemilu 2024, Jelas Sudah
"Ya, sudah itu saja harus dimaknai begitu. Jangan dimaknai juga bahwa ini, kok, tidak tegas segala macam," tutur Arsul.
Toh, kata Arsul, Jokowi juga berpotensi dikritisi jika berbicara tegas menolak isu penundaan Pemilu 2024. Sebab, MPR ialah pihak yang mungkin mengubah konstitusi.
"Kalau dimaknai tidak tegas atau dibuat tegas, ya, nanti dikritisi lagi, kan, yang menetukan bukan presiden, tetapi MPR, ya, susah juga jadinya," ungkap Arsul.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar membeber alasan mengusulkan Pemilu 2024 ditunda satu sampai dua tahun.
Salah satu alasan yang disebut pria yang beken disapa dengan panggilan Gus Muhaimin itu adalah masalah ekonomi.
Wakil ketua DPR itu menjelaskan Indonesia pada 2022 dan beberapa tahun mendatang memiliki kecenderungan positif yang luar biasa di sisi ekonomi.
Menurutnya, banyak momentum ekonomi yang akan terjadi di tanah air. Perbaikan ekonomi akan dahsyat memasuki tahun ini.
Isu itu kemudian disambut positif Partai Amanat Nasional (PAN). Melalui berbagai pertimbangan, parpol yang terbentuk pada 1998 itu menyetujui usul menunda pelaksanaan Pemilu 2024.
"Kami memutuskan setuju pemilu diundur," kata Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/2).
Menurut pria asal Lampung itu, pertumbuhan yang ada saat ini masih berkisar tiga persen sampai 3,5 persen.
“Pun demikian masih banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Usaha-usaha yang berjalan juga belum pulih secara sempurna,” kata dia. (ast/jpnn)
Redaktur : Adil
Reporter : Aristo Setiawan