jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Arsul Sani menyoroti isu pemecatan terhadap puluhan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos tes tentang wawasan kebangsaan sebagai bagian dari proses alih status menjadi aparatur sipil negara (ASN).
Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berharap isu itu tidak benar-benar terwujud.
BACA JUGA: Ketua WP KPK Heran Muncul Pertanyaan Ini Saat Tes Wawasan Kebangsaan
Pegawai lembaga antirasuah yang tidak lolos seleksi alish status menjadi ASN seharusnya diberikan pembinaan.
"Diberikan pembinaan agar wawasan kebangsaannya itu naik, ter-improve, sehingga menjadi memenuhi syarat. Bukan diberhentikan," ujar Arsul kepada wartawan, Jumat (7/5).
BACA JUGA: Novel Baswedan Jangan Merasa sebagai Orang Terbaik di KPK
Arsul mengaku masih heran dengan tes wawasan kebangsaan bagi pegawai KPK.
Sebab, kata dia, pegawai KPK ialah patriot yang seharusnya tidak perlu dites soal wawasan kebangsaan.
BACA JUGA: Heboh Kasus Investasi Bodong di 212 Mart, Novel Bamukmin Bilang...
"Saya juga tidak setuju soal itu, mereka itu sudah patriot. Tidak perlu kemudian dites soal wawasan kebangsaan," ungkapnya.
Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers Rabu 5 Mei, menyebut ada 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes tentang wawasan kebangsaan sebagai bagian dari proses alih status menjadi aparatur sipil negara (ASN).
Namun, Firli tidak memerinci nama-nama pegawai yang gagal tes. Ia beralasan berdampak pada keluarga, kerabat, dan orang dekat.
Firli juga tidak menjelaskan tindak lanjut dari pegawai tersebut. Di sisi lain aturan mengamanatkan para pegawai KPK wajib berstatus ASN. (ast/jpnn)
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan