jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengingatkan semua pihak bisa memenuhi panggilan apabila diundang aparat penegak hukum menyangkut persoalan hukum.
Arsul mengatakan itu saat diminta imbauan untuk Gubernur Papua Lukas Enembe yang diketahui masih mangkir pemanggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
BACA JUGA: Layangkan Panggilan Kedua, KPK Beri Peringatan Gubernur Lukas Enembe
"Jadi, kepada jajaran legislatif atau eksekutif, kalau dipanggil penegak hukum, ya, datang saja. Itu lebih baik. Beri kesan gentle dalam menghadapi kasus," kata Arsul kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/9).
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu juga berharap upaya penegakan hukum tetap dilakukan meskipun ada pertentangan dari pendukung orang yang berperkara.
BACA JUGA: Ledakan Gudang BBM di Palembang, Kombes Ngajib Pastikan Tak Ada Korban Jiwa
"Prinsipnya, penegakan hukum itu harus dilakukan, meskipun ada kata-kata resistensi dari kelompok masyarakat tertentu," kata Arsul.
Namun, pria yang juga Wakil Ketua MPR RI itu tetap meminta hak-hak dari pihak berperkara bisa dijamin. Semisal, aparat penegak hukum jangan melakukan pembunuhan karakter.
BACA JUGA: Menpora Amali Beri Kabar Baik untuk Timnas Indonesia
"Paling penting itu tadi, hak-haknya si tersangka itu menurut hukum juga harus diberikan seluas-luasnya dan jangan dilakukan pembunuhan karakter," kata Arsul.
KPK hingga kini belum bisa memeriksa Gubernur Papua Lukas Enembe selaku tersangka kasus gratifikasi.
Namun, lembaga antikorupsi itu sudah mengirimkan surat panggilan kedua kepada Lukas Enembe untuk diperiksa sebagai tersangka.
"Iya, informasi yang kami peroleh, benar surat panggilan sebagai tersangka sudah dikirimkan tim penyidik KPK," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Kamis (22/9).
Dia melanjutkan Lukas Enembe sebelumnya tidak menghadiri panggilan KPK untuk diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi, Senin (12/9).
BACA JUGA: Perampok Toko Emas di Tangerang Selatan Terekam CCTV, Tim Resmob Turun Buru Pelaku
"Ini merupakan surat panggilan kedua, yang mana sebelumnya yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk hadir tanggal 12 September 2022 lalu, namun mengonfirmasi tidak dapat hadir," ungkap Ali. (ast/jpnn)
Redaktur : Budianto Hutahaean
Reporter : Aristo Setiawan