jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha (ART) mengomentari pertemuan Presiden Jokowi dengan elite partai politik koalisi pendukung pemerintah di Istana Negara Jakarta, Rabu (25/8) lalu.
Dalam keterangan tertulisnya yang diterima JPNN.com, Rachman menyebut di pertemuan dengan tujuh ketua umum dan sekjen parpol itu para elite partai koalisi membanjiri Jokowi dengan puja-puji.
BACA JUGA: Demokrat Curigai Jokowi Bahas Masa Jabatan Presiden, Ferdinand Sentil AHY
"Bahwa mereka menilai Jokowi berhasil dalam penanganan situasi pandemi, sah-sah saja. Tetapi ketika itu dilakukan dalam sebuah pertemuan di Istana, maka beda lagi tafsirannya," kata Abdul Rachman Thaha dikutip dari keterangannya, Jumat (3/9).
Dia mengatakan ketika di Istana, Jokowi merupakan presiden untuk semua pihak dan semua parpol termasuk yang beroposisi terhadap pemerintah.
BACA JUGA: Ruhut Sitompul: Ibu Kota Negara Harus Dipindahkan, Bos!
Dengan status sebagai presiden bagi semua itu, katanya, seharusnya bukan hanya parpol pendukung saja yang semestinya diundang ke Istana, tetapi juga partai oposisi. Konsekuensinya, Jokowi sebagai presiden sepantasnya tidak hanya menyediakan waktu secara khusus bagi puja-puji.
"Waktu khusus bagi kritik tajam pun sewajarnya diadakan pula, dan Jokowi selaku presiden juga bagi kalangan oposisi harus mau menyimaknya. Lakukan itu di Istana," tutur senator yang beken disapa dengan inisial ART itu.
BACA JUGA: Bersurat ke Presiden Jokowi, Lutfi Adukan Perbuatan AKBP Gafur
Menurut Rachman, lain ceritanya ketika pertemuan perayaan itu diselenggarakan di kedai kopi, di penginapan, atau di lapangan terbuka, Jokowi boleh-boleh saja cuma mengundang parpol pendukungnya saja.
Oleh karena itu, dia memandang pertemuan dan pesta puja-puji di Istana itu sebagai wujud tidak proporsionalnya para elite koalisi dalam memosisikan diri.
"Mereka abai terhadap siapa diri mereka dan peran apa yang seharusnya mereka mainkan di kantor tempat kepala negara sekaligus kepala pemerintahan bekerja," ujar pria kelahiran Palu, Sulawesi Tengah itu.
Rachman lantas bertanya-tanya, show off kesolidan antara Presiden Jokowi dan sebatas para parpol pendukungnya itu ditujukan kepada siapa? Sebab, tidak relevan jika itu ditujukan ke parpol oposisi yang cuma dua partai saja.
"Ditambah DPD RI yang terus berikhtiar merepresentasikan rakyat dengan sesungguhnya, jumlah mereka (opsisi, red) tetap kalah dibandingkan para parpol yang hadir di Istana," lanjut Rachman.
Mantan anggota LItbang DPP PPP itu kemudian terkenang masa menjelang tumbangnya orde baru atau orba, ketika sekian kelompok menemui Presiden Soeharto dan mengeklaim membawa pesan rakyat yang menginginkan Pak Harto menjabat kembali sebagai presiden.
"Angin sejuk bagi penguasa. Status quo berkelanjutan, seiring dilantiknya Pak Harto sebagai presiden untuk periode berikutnya. Tetapi angin langsung berbalik arah. Ombak tsunami menggulung, kapal penguasa pun binasa," tutur anggota Komite I DPD itu.
Pelajarannya, lanjut mantan anggota HMI itu, kubu status quo tidak akan pernah menang melawan kubu progresif. Mereka yang ingin memanjang-manjangkan masa kekuasaan, termasuk lewat pengunduran jadwal pemilu dan perpanjangan periode jabatan presiden, pada akhirnya akan ditaklukkan oleh mereka yang ingin Indonesia dipimpin oleh sosok yang lebih kompeten dan berwatak negarawan.
Rachman menyatakan bahwa parpol oposisi memang hanya tinggal dua, tetapi jangan sepelekan apalagi lupakan Fraksi DPD di MPR RI yang berada pada posisi progresif dengan fatsun politik yang berporos pada etos kenegaraan-kebangsaan, bukan kekuasaan.
"Saya mengamini perkataan bijak. Bahwa sebaik-baiknya teman adalah dia yang membawakan cermin bagimu, dan seindah-indahnya bingkisan adalah kritik yang dibingkiskan untukmu," tandas Abdul Rachman Thaha. (fat/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam