jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha (ART) meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan teguran keras kepada pejabat daerah yang bergaya hedonis, termasuk para penjabat bupati dan wali kota.
Hal ini disampaikan Rachman Thaha merespons banyaknya pejabat daerah menjadi sorotan publik di media sosial lantaran dianggap pamer kemewahan alias gaya hidup hedonis.
BACA JUGA: Viral Gaya Istri Sekdaprov Riau, Cek Fakta Belasan Tas Mewahnya
"Viralnya video-video unggahan media maupun masyarakat tentang kehidupan hedonis para pejabat daerah perlu menjadi perhatian pemerintah pusat," kata dia.
BACA JUGA: Gaya Hidup Hedonis Pj Bupati Bombana dan Istri pun Jadi Sorotan, Hmmm
Setelah heboh kasus anak pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun, yakni Mario Dandy Satriyo penganiaya anak pengurus GP Ansor, publik makin kritis dengan menyoroti gaya hidup pejabat daerahnya.
Baru-baru ini yang bikin heboh, seperti gaya hidup istri dan anak Sekda Provinsi Riau SF Hariyanto yang dianggap bermewah-mewah.
BACA JUGA: Ibu Muda Tewas Diperkosa, Pelaku Dievakuasi Pakai Helikopter setelah Dihajar Massa
Lalu, gaya hidup Pj Bupati Bombana Burhanuddin dan istri yang kerap mengenakan sepatu dan berbagai tas diduga mahal, hingga membagikan momen liburan ke luar negeri.
Senator yang beken disapa dengan panggilan ART itu menilai kehidupan para PNS/ASN yang hedonis merupakan preseden buruk bagi pemerintahan baik di pusat maupun daerah.
Sebab, para ASN merupakan pelayan masyarakat yang digaji dari uang rakyat, sehingga tidak pantas mereka mempertontonkan gaya hedonis kepada publik secara berlebihan.
Terlebih di saat masyarakat sedang menjerit akibat persoalan sembako mahal dan susahnya mencari pekerjaan.
"Saya meminta kepada Saudara Mendagri untuk menegur bahkan kalau perlu copot para pejabat yang kehidupannya dipertontonkan secara hedonis," ucap anggota Komite I DPD itu.
Selain itu, dia mendorong aparat penegak hukum, terutama KPK menelusuri para pejabat daerah yang belum melaporkan LHKPN, termasuk penjabat kepala daerah.
"Saudara Mendagri harus mengambil sikap terhadap para penjabat kepala daerah yang terindikasi kehidupannya hedonis. Bila perlu periksa mereka ini, sikap seperti ini tidak perlu ada toleransi lagi," tutur Abdul Rachman Thaha.(fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam