jpnn.com, JAKARTA - Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR, Arteria Dahlan mengatakan, di tahun politik ini berbagai kritik yang ditujukan seharusnya disertai pertimbangan, data, fakta dan tujuan baik.
"Selain itu, presiden sebagai pemegang pemerintahan bukan milik partai pengusung namun milik rakyat, oleh karena itu menjaga nama baik presiden harus dilakukan," kata Arteria saat bicara dalam diskusi publik Kaukus Muda Indonesia (KMI) bertema "Kritik di Tahun Politik" di bilangan Menteng Raya, Jakarta, Jumat (13/4).
BACA JUGA: Indonesia Digugat Terkait Pemanfaatan Orbit Satelit
Terkait kritik, menurut Anggota Komisi II DPR itu, pemerintah tidak masalah terhadap kritik. Namun harus disertai pertimbangan dengan tujuan untuk perbaikan karena kritik menjadi bagian dari perbaikan.
"Jangan alergi terhadap kritik, namun yang dibutuhkan adalah kritik yang disertai data, fakta dan disertai solusi," ujarnya.
BACA JUGA: Komisi XI Setujui Pembahasan RUU AFAS Dilanjutkan
Selain itu, masih kata Arteria, sebagaimana diketahui, negara Indonesia menjadi pilot project dalam pelaksanaan demokrasi, bahkan paling sukses menjadi negara yang menerapkan demokrasi liberal. Oleh karena itu, menyampaikan kritik juga harus santun dan melalui kanal-kanal yang jelas.
"Boleh bicara apa saja, namun kalau soal Pancasila dan NKRI tidak boleh main-main. Saya ingin katakan bedakan antara kritik dan fitnah. Mari bangun peradaban ini sebaik-baiknya," tuturnya.
BACA JUGA: DPR Terpukau Penerapan Digitalisasi di Parlemen Bahrain
Dalam kesempatan sama, Wasekjen ProDem bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Agus Rihat Manalu menyebutkan, kritik dalam negara demokrasi adalah sebuah keharusan. Tujuannya untuk mengontrol berbagai kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat.
"Bagi pemerintah, kritik juga berfungsi untuk menimbang sebuah kebijakan apakah sebuah kebijakan sudah benar atau malah salah," kata dia.
Dia merinci berbagai kebijakan yang diadvokasi oleh ProDeM karena dianggap merugikan rakyat. Mulai dari regulasi taksi daring, tenaga kerja asing, penggusuran, kebebasan berekspresi dan berkumpul.
"Kebijakan semaam ini sangat kental aroma Neoliberal-nya, padahal pemerintah berpatokan pada Nawacita," tutur Agus seraya mengajak pemerintah untuk tidak takut dikritik karena tujuannya bukan untuk menjatuhkan penguasa.
Dia juga mengimbau kepada rezim saat ini, agar berhenti menilai kritik-kritik yang mengalir deras berasal dari kelompok oposan. Sebaliknya, kritik harus dilihat sebagai upaya untuk memastikan negara menjalankan fungsi utamanya dalam mensejaterakan rakyat. (adv/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Legislator: Potensi Indonesia Belum Dioptimalkan
Redaktur : Tim Redaksi