jpnn.com, JAKARTA - Politikus muda PDI Perjuangan di Komisi III DPR Arteria Dahlan mengajak Partai Demokrat (PD) untuk terus mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengungkap kongkalikong program e-KTP. Menurutnya, langkah itu justru akan memperjelas persoalan e-KTP ketimbang menjadi beban bagi partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.
Arteria mengatakan, pihaknya menyadari tentang beban psikologis yang ditanggung PD soal e-KTP. Sebab, program nasional itu dirancang dan direalisasikan di era Presiden SBY.
BACA JUGA: Respons PPATK soal Dugaan Duit e-KTP untuk Puan dan Pramono
“Kami paham beban psikologis Demokrat, mengingat kasus korupsi tersebut terjadi pada pemerintahan SBY dan seluruh inisiatif program e-KTP memang berasal dari eksekutif. Kami memahami hal itu,” ujar Arteria melalui layanan pesan, Rabu (28/3).
Legislator berlatar belakang pengacara itu menambahkan, PD bisa terus mendorong KPK menjerat pelaku korupsi e-KTP dari pihak eksekutif. Caranya adalah dengan membangun kesepahaman untuk memfokuskan pemberantasan korupsi e-KTP tersebut secara tuntas dari hulunya.
BACA JUGA: Kader PDIP Tantang Wasekjen PD Ungkap Biang Persoalan e-KTP
Menurut Arteria, hulu persoalan e-KTP adalah pihak pemerintah selaku kuasa pengguna anggaran (KPA). Dengan demikian, kata Arteria, maka KPA proyek nasional adalah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) 2009-2014 Gamawan Fauzi dan eks Sekretaris Jenderal Kemendagri Diah Anggraini.
Karena itu Arteria mengajak PD untuk mendorong KPK segera menjerat Gamawan dan Diah. “Sekiranya Demokrat setuju, maka kami akan acungi jempol dan di sinilah kami bisa duduk bersama dalam agenda ke depan,” tegasnya.
BACA JUGA: Psikolog Sebut Novanto Sulit Dipercaya, Begini Analisisnya
Menurut Arteria, nama Gamawan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) disebut mengarahkan pembiayaan e-KTP dari dana hibah menjadi APBN tahun jamak. Karena itu, mestinya KPK didorong untuk menggarap pihak ekesekutif.
Arteria menegaskan, PDIP mengharapkan seluruh pihak agar memberikan dukungan demi terciptanya suasana kondusif sehingga KPK bisa mengungkap koruptor kakap e-KTP, perancang dan aktor intelektualnya.
“Kami mengajak Partai Demokrat, apakah sepakat bahwa Pak Gamawan dan Ibu Diah Anggraini adalah hulu dari persoalan korupsi tersebut mengingat tanggung jawabnya sebagai pengguna anggaran,” pungkasnya.(jpg/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ha Ha Ha, Kepala Setnov Ternyata Tak Benjol Segede Bakpao
Redaktur : Tim Redaksi