jpnn.com - MAKASSAR - Enam peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat (PD) melakukan debat bernegara di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (5/3). Debat ini merupakan sesi kedua dari rangkaian acara konvensi kedelapan yang berlangsung di Grand Clarion & Convention dengan mengambil tema mengenai masalah hukum dan ekonomi.
Keenam peserta adalah Dino Patti Djalal, Edriartono Sutarto, Dahlan Iskan, Sinyo Harry Sarundajang, Hayono Isman dan Ali Masykur Musa. Para peserta sepakat bahwa hukum harus dijadikan panglima dalam penanganan pelanggar hukum seperti terorisme, korupsi, Hak Asasi Manusia (HAM) dan narkoba.
BACA JUGA: Kurangi Pelaku Pidana, Hukum Harus Jadi Panglima
"Teroris, narkotika, korupsi, dan pelanggaran HAM, Ini semua tingkat kejahatan yang luar biasa sehingga harus diselesaikan secara luar biasa," kata Sinyo yang mendapat kesempatan pertama menjawab pertanyaan dari penguji.
Sementara Ali Masykur mengatakan para pelanggar hukum yang luar biasa ini perlu dijerat seberat-beratnya. Kata dia, pilihannya ada dua, yakni hukuman mati atau pemiskinan dengan dasar kemanusian, pemulihan keuangan negara dan efek jera untuk koruptor.
BACA JUGA: Ke Arena Konvensi, Dahlan Iskan Diiringi Barongsai
Endriartono Sutarto sendiri lebih menekankan pada penegak hukum yang perlu dibersihkan dulu. Ia mengumpamakan dengan lantai yang kotor harus dibersihkan dengan sapu yang bersih. Makanya, presiden 2014 yang akan datang harus memilih Jaksa Agung dan Kapolri yang bersih dalam mereformasi aparat penegak hukum.
"Presiden yang akan datang menunjuk siapa Jaksa Agung dan Kapolri untuk melakukan perombakan ke dalam. Penegak hukum yang kotor harus dibersihkan," ucapnya.
BACA JUGA: Tiba di Makassar, Dahlan Iskan Ajak Pendukung Salat Asar
Beda halnya dengan Hayono Isman yang tak sepakat dengan hukuman mati, walaupun setuju pelanggar hukum dipidana seberat-beratnya sebagai efek jera. "Tidak setuju hukuman mati kepada bandar narkoba karena kematian adalah urusan Allah," ucapnya.
Dahlan Iskan sendiri yang menjawab pertanyaan moderator langsung menohok pada tataran teknis. Ia mengatakan masalah penegakan hukum tidak bisa teratasi hanya sebatas wacana dan dipidatokan.
"Ini harus diterobos, tidak bisa dipidatokan dan diwacanakan tapi harus kerja, kerja, kerja. Kapolri dan Jaksa Agung harus mendukung presiden yang memiliki kewenangan yang luas," katanya.
Mantan Direktur Utama PT PLN ini lantas berterimakasih kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengangkatnya sebagai menteri BUMN. Alasannya, dijabatan baru itu, Dahlan bisa banyak menimba ilmu terkait dengan masalah birokrasi yang menyebabkan persoalan mandeg di aparatur negara.
Dahlan menjelaskan bahwa penegakan hukum dengan demokrasi merupakan sepasang pengantin yang harus beriringan. Kata dia, dengan hukum yang tegak dan demokrasi yang baik maka diskriminasi akan hilang dengan sendirinya. "Istilah minoritas itu mengemuka karena hukum tidak ditegakkan," ucapnya.
Sedangkan Dino yang mendapat giliran terakhir menjawab persoalan hukum mengatakan perlu ada unit Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang khusus mengurusi pelayanan publik. Sebab, korupsi juga terjadi di pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. "Perlu ada unit yang mengurus korupsi dan pungli di simpul-simpul pelayanan publik," katanya. (awa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Marzuki Alie Kritik Jokowi Soal Mobil Murah
Redaktur : Tim Redaksi