JAKARTA - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung mengatakan penentu masadepan calon nahkoda partai berlambang beringin adalah para pimpinan partai di tingkat daerah, DPD I dan DPD II. Bukan suara dari tokoh elite.
"Di Golkar itu yang berdaulat untuk menentukan siapa jadi ketumnya adalah DPD I dan DPD II. Bahwa ada masukan dan pendapat, dari kalangan elite di pusat ya bisa saja sebagai satu masukan," kata Akbar saat dihubungi wartawan di Jakarta, Minggu (17/8).
Komentar Akbar tersebut muncul terkait makin maraknya bursa calon ketua umum Golkar. Beberapa nama sudah ramai diperbincangkan, mulai dari tokoh senior, hingga sosok muda partai yang sebelumnya berbeda sikap dukungan politik pada pilpres kemarin.
Karena itu, dirinya menyerahkan sepenuhnya mekanisme pemilihan Ketua Umum Golkar pada agenda munas yang belum jelas kapan akan digelarnya. Akbar juga menyebut pimpinan daerah partai yang nantinya akan menentukan dan memutuskan siapa yang akan menjadi ketua umum.
"Pada Munas nanti Golkar akan kembali mencari tokoh yang paling tepat dan paling mampu untuk membawa partai bisa kembali meraih posisi-posisi yang terhormat. Selain itu juga pemimpin Golkar kedepan akan bisa membuat partai ini sangat dihargai oleh kawan dan lawan politiknya," papar mantan ketua umum Golkar itu.
Akbar mengaku tidak mempermasalahkan apakah tokoh senior atau muda yang akan menjadi pimpinan. "Yang penting komitmen kepada partai, dedikasi, prestasi, loyalitas pada partai itu juga tentu sudah teruji sehingga orang itu pantas atau tepat jadi ketum partai," ujar dia.
Sejumlah nama yang muncul antara lain Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono dan Menteri Perindustrian MS Hidayat. Selain itu ada juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Syarif Cicip Sutardjo, kemudian Mahyudin, Airlangga Hartarto, dan Priyo Budi Santoso.
Namun, untuk penyelenggaraan munas, kalangan DPD I mayoritas menghendaki munas digelar 2015. Di antaranya DPD I Jawa Tengah (Jateng) yang dengan tegas ikut mendukung pelaksanaan munas pada tahun depan sesuai aturan formal dan legal yang telah disepakati sebelumnya oleh seluruh jajaran partai.
"Kami mengikuti hasil munas pada 2009 yang memutuskan akan menggelar munas selanjutnya pada 2015. Jadi ikuti saja aturan yang berlaku," kata Bendahara DPD Partai Golkar Jateng, Sasmito.
Kendati demikian, DPD Partai Golkar Jateng mengusulkan kepada pengurus DPP untuk menggelar munas pada awal 2015 agar pengurus partai di daerah dapat secepatnya melaksanakan musyawarah daerah.
"Untuk surat usulan agar pelaksanaan munas bisa di awal tahun sudah kami layangkan ke DPP beberapa hari lalu. Karena bagi kami jika munas bisa diselenggarakan pada awal tahun maka DPD-DPD dapat segera menggelar musda," tuturnya.
Terkait adanya sejumlah pihak yang meminta Munas Partai Golkar diselenggarakan pada 2014, Sasmito menyerahkan hal itu kepada masing-masing daerah sesuai dengan haknya. "Saya hanya mengharapkan semua kader Partai Golkar untuk tetap solid agar tidak terjadi perpecahan di tubuh partai, jika ada yang membelot maka akan dikenai sanksi tegas tanpa terkecuali," katanya.
DPD Partai Golkar Jateng termasuk dari 31 jajaran pengurus partai di tingkat provinsi yang menyatakan secara tertulis mendukung pelaksanaan munas pada 2015 sehingga DPP menilai tidak perlu ada perdebatan lagi.
Sebelumnya sejumlah kader Golkar lintas generasi mendorong munas diberlakukan pada Oktober 2014 sesuai AD/ART yang membatasi masa kepengurusan adalah lima tahun. Sedangkan munas di Pekanbaru digelar pada Oktober 2009.
Kader Golkar menganggap posisi Golkar di bawah kepemimpinan Ical sudah keluar dari jalurnya. Mereka juga menilai kepemimpinan Ical di Golkar sangat otoriter, contohnya dengan memecat kader hanya karena mendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam Pemilu Presiden 2014. (dms)
BACA JUGA: Coblosan Ulang Satu-Satunya Solusi bagi Pemilu Curang
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPU Kota Tangerang Buka 3.000 Kotak Suara
Redaktur : Tim Redaksi