JAKARTA - Indikasi adanya pihak asing bermain di Papua semakin nyata seiring rangkaian penembakan akhir-akhir ini. Sebab dalam 18 bulan terakhir ini sudah banyak korban berjatuhan dari berbagai wilayah di Papua dan Papua Barat akibat aksi penembakan.
Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin mengungkapkan, jika dilihat dari wilayah penyebaran aks penembakan dan waktu kejadiannya terlihat jelas bahwa aksi itu terorganir dengan rapi. "Ini sudah sistematis dalam memilih sasaran, direncanakan dengan baik dan dengan biaya yang cukup besar," kata Hasanuddin di Jakarta, Sabtu (9/6).
Menurutnya, kalaupun pelaku penembakannya orang lokal jelas sekali tetap membutuhkan dana besar. "Asing jadi pemodal, operasinya oleh operator lokal," kata pensiunan TNI dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal itu.
Ditambahkannya, aksi itu jelas ditujukan untuk menciptakan instabilitas di Papua dalam rangka mendorong dan mempercepat Papua keluar dari wilayah NKRI. Sayangnya saat skenario itu mulai direalisasikan, pemerintah dan aparat di Papua terkesan tidak solid.
"Atau jangan-jangan dibikin tidak solid, karena Pemda tidak efektif sama sekali. Proses Pilkada di Papua juga menimbulkan ketegangan-ketengan baru, sementara aparat intelejen hampir tak berdaya mengungkap dalang penembakan. Bahkan saling curiga," ulasnya.
Meski demikian Seketaris Militer di era Presiden Megawati itu juga mengatakan, harus jujur diakui bahwa kegagalan dalam membangun kesejahteraan Rakyat Papua di bidang kesehatan dan pendidikan mejadi sebab utama. Selain itu, di lapangan memang terjadi marjinalisasi terhadap masyarakat asli Papua.
Faktor lainnya adalah sebagian masyarakat Papua yang sangat trauma dengan pelanggaran HAM akibat operasi milter masa lalu. "Semua masalah ini harus segera ditangani dan diselesaikan secara komprehensif, jangan terlambat agar tak berlarut larut," ucapnya.
Sementara untuk menghadapi pihak asing yang ikut bermain di Papua, pemerintah perlu menempuh dua jalur, yakni operasi intelijen terpadu dan operasi khusus diplomasi. Operasi intelijen tepadu diperlukan lantaran di daerah sudah tak mampu lagi menghadapi situasi yang ada.
"Perlu operasi intelijen terpadu secara terpusat dengan melibatkan semua komponen terkait, termasuk dalam hal kontraintelejen dan penggalangan yang mampu memotong semua jaringan," katanya.
Sementara untuk operasi khusus diplomasi, Kementrian Leuar Negeri (Kemenlu) harus lebih aktif mengorganisir, memotong dan meloby upaya-upaya internasionalisasi persoalan Papua. "Tapi kata kunci keberhasilan semuanya ada pada political will Presiden SBY," ulasnya.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR Terkorup Karena Balas Dendam
Redaktur : Tim Redaksi