jpnn.com - JAKARTA - Uang yang beredar dari sektor jasa angkutan laut sepanjang tahun 2014 diperkirakan lebih dari Rp 54 triliun.
Dari Rp 54 triliun tersebut, hanya sekitar 10 persen yang tinggal di Indonesia. Sisanya 90 persen lari ke luar negeri.
BACA JUGA: Susi Jadi Menteri, Ikan Datang Sendiri
Hal itu dikatakan Ketua Maritime Center, Chandra Motik, dalam diskusi Publik, "Menyingkap Kepentingan Asing pada Proyek Tol Laut", digelar Institut Ekonomi Politik Soekarno Hatta (IEPSH) di Jakarta, Rabu (18/12).
Besarnya uang jasa angkutan laut lari ke luar negeri lanjutnya, karena sektor jasa angkutan laut dikuasai oleh asing.
BACA JUGA: Rapat Tim Anti-Mafia Migas Belum Hasilkan Kesimpulan soal Petral
"Kalau Presiden Joko Widodo berpihak kepada bangsanya, dia harus dengan segala upaya menjadikan perusahan pelayaran nasional menjadi yang terdepan," saran perempuan bergelar doktor itu.
Mengacu kepada Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan lanjutnya, mestinya angkutan perairan di Indonesia sudah bebas dari kapal-kapal asing di tahun 2011 lalu.
BACA JUGA: Yakini Kuota BBM Subsidi Tak Akan Jebol
"PP tersebut diubah, tapi undang-undangnya tidak, maka terjadi perpanjangan dibolehkannya kapal asing beroperasi ke semua pelabuhan di Indonesia hingga tahun 2015," ungkapnya.
Perpanjangan tersebut ujarnya, juga akan terjadi di tahun 2015 mendatang usai Presiden Joko Widodo mengunjungi Korea Selatan. "Ini kayaknya akan diperpanjang lagi. Kita harus ramai-ramai protes karena perpanjangan itu tidak ada manfaatnya bagi rakyat Indonesia," katanya.
Selain itu, dia juga mengkritisi sikap PT (Persero) Pelindo II yang oleh pemerintah dibebaskan bea masuk semua komponen untuk membuat kapal. "Yang dilakukan Pelindo II, malah mengimpor kapal," pungkasnya.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tim Anti-Mafia Migas Gelar Rapat Bahas Petral
Redaktur : Tim Redaksi