jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur mengungkapkan, pelayanan publik menjadi outcome suatu birokrasi.
Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah pelayan negara yang dalam kondisi apapun harus bisa melayani dengan baik dan ramah.
BACA JUGA: Penjelasan Terbaru Menpan-RB Asman Abnur soal Rekrutmen CPNS
"Hospitality tidak bisa terpisahkan dari ASN. Perbaikan layanan publik pada reformasi birokrasi itu artinya semua bisa terukur, ada kepastian bagi masyarakat. Layanan publik perlu dibuat transparan sehingga manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat luas," terang Menteri Asman dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) di Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), Selasa (20/3).
Dia memberikan apresiasi kepada Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek Dikti Kemenristekdikti yang menyelenggarakan FKP sebagai bentuk dukungan terciptanya reformasi birokrasi terhadap layanan publik. Khususnya yang berkaitan dengan kualifikasi dan kompetensi dosen Indonesia.
BACA JUGA: Nasir Berikan Izin PT Kewirausahaan Pertama di Indonesia
Forum ini sendiri merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan PermenPAN-RB Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
Ada enam layanan yang menjadi fokus pembahasan, meliputi layanan Penilaian Angka Kredit (PAK), layanan Registrasi Pendidik, layanan Izin Luar Negeri, Program Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia Dalam dan Luar Negeri (BUDI DN-LN), program beasiswa Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU), serta layanan Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi (SISTer).
BACA JUGA: Menteri Asman Kasih Bocoran Soal Tes CPNS 2018
Adapun peserta forum berasal dari 23 stakeholder, baik dari perguruan tinggi maupun kopertis yang berperan memberikan layanan.
Pada kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek Dikti Ali Ghufron Mukti secara khusus mengenalkan layanan Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi (SISTer). Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) itu menjelaskan, SISTer menjadi layanan unggulan Air.
"SISTer memuat data berbasis portofolio dosen. Dengan SISTer, dosen diberi kuasa dan tanggung jawab atas datanya sendiri, termasuk untuk memperbarui data karena sitem ini sudah terintegrasi dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti). Di sisi lain, kami dapat melihat wajah dosen Indonesia secara komprehensif," sebutnya.
Pengembangan SISTer dalam waktu dekat, lanjut Dirjen Ghufron, akan diintegrasikan dengan sejumlah layanan seperti perubahan data dosen, PAK, sertifikasi dosen, Beban Kerja Dosen (BKD), dan beasiswa.
Oleh sebab itu, Ghufron mengimbau kepada perguruan tinggi untuk melekukan instalasi SISTer. Adapun hingga saat ini sudah ada 613 perguruan tinggi yang meng-install, dan terus bertambah setiap harinya.
"SISTer merupakan salah satu terobosan dalam rangka peningkayan layanan di Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti. Kami percaya bahwa pendidikan tinggi di masa depan membutuhkan sistem terintegrasi seperti ini. Kami juga sedang mengembangkan agar SISTer dapat terintegrasi dengan SINTA," beber Ali Ghufron.
Selain meningkatkan pelayanan, Direktorat Sumber Daya Iptek Dikti memiliki sejumlah program unggulan bagi pengembangan sumber daya manusia Indonesia, di antaranya World Class Professor (WCP), Short Course, Diaspora, Riset Pro, PMDSU, BUDI, dan lain-lain. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ironis, Terakreditasi A tapi Tak Diakui Dunia Internasional
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad