jpnn.com, JAKARTA - Peningkatan dan pemerataan kualitas standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan mutlak diperlukan untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat.
Demikian dikatakan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri, Teguh Setyabudi saat membuka Bimtek SDM ASN untuk Percepatan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, di Jakarta, Kamis (22/4).
BACA JUGA: Menkes Serahkan Santunan kepada 11 Ahli Waris Tenaga Kesehatan yang Gugur
Karena itulah, menurut Teguh, kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) Perencana di daerah dalam menyusun dokumen perencanaan penerapan SPM bidang kesehatan juga harus ditingkatkan.
"Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 pasal 3 jelas menyebut bahwa salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah di bidang kesehatan," kata Teguh.
BACA JUGA: Fasilitas dan Layanan Kesehatan di Sebagian Wilayah NTT Segera Beroperasi Kembali
Teguh menekankan bahwa layanan dan fasilitas kesehatan juga merupakan sesuatu yang harus bisa dipenuhi dengan baik oleh pemerintah daerah.
"ASN harus berupaya lebih, tidak cukup hanya bekerja dengan baik, perencanaan harus benar-benar disusun untuk melayani rakyat. Jangan sampai ada anak bangsa tidak bisa berobat karena rendahnya SPM bidang kesehatan," kata Teguh.
BACA JUGA: Menko Muhadjir Pastikan Peserta BPJS Kesehatan Dapat Pelayanan Terbaik
Teguh menambahkan, SPM bidang kesehatan antara lain mencakup standar jumlah dan kualitas fasilitas kesehatan, standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan, serta petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar tersebut. (ant/dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil