Asosiasi Pengembang Dukung Program DP Nol Rupiah

Jumat, 08 Desember 2017 – 05:00 WIB
Rusun milik Pemprov DKI. Foto: dok jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mendukung penuh program Pemprov DKI Jakarta yakni Rumah DP Nol Rupiah.

Mereka pun mengusulkan agar program tersebut di kombinasikan dengan program-program bantuan dari pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR beberbentuk fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) atau subsidi selisih bunga (SSB)

BACA JUGA: Program DP Nol Rupiah Bakal Dikelola Badan Khusus

“Dalam rangka meningkatkan minat bangun dari pengembang, Apersi mengusulkan untuk meenggenjot supply, maka agar dibuat skema 'bukti membangun hunian subsidi' (BBHS) untuk menambah margin dalam pembangunan hunian bersubsidi. Dengan begitu lebih banyak pengembang yang akan terdorong untuk membangun hunian vertikal di DKI," ujar Ketua Umum Apersi Endang Kawidjaja dalam keterangannya, Jumat (8/12).

Dengan skema tersebut, Endang menjelaskan, selain memberi ekstra margin kepada pelaku pembangunan vertikal subsidi, juga memberi solusi terhadap pemenuhan kewajiban pengembang mewah dan menengah sesuai kewajiban yang tercantum pada hunian berimbang.

BACA JUGA: Rumah DP Nol Rupiah Dimulai dari Pulogadung

“Dasar dari pada ini adalah Pasal 34 UU Nomor 1 Tahun 2011 di mana pemda dapat memberi insentif kepda pelaku pembangunan hunian bersusidi,” terangnya.

Saat bertemu dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandigaa Uno, pihaknya pun mengusulkan agar Pemrov DKI membangun low rise vertical (LRV) atau bangunan dengan ketinggian kurang dari tujuh lantai.

BACA JUGA: Registrasi Perbarui Data Pengembang Rumah Murah

“Bangunan LRV ini murah dibangun dan murah pemeliharaan. Sehingga diharapkan tepat sasaran,” ujarnya.

Dari hasil pertemuannya dengan Sadiaga, Endang mengatakan pihaknya masih menjajaki kemungkinan adanya kerja sama antara Apersi dengan Pemprov DKI.

Karena itu, Apersi akan melakukan focus group discussion (FGD) untuk menganalisa upaya maksimal dalam keterjangkauan hunian dari seluruh aspek, termasuk legalitas dan perbankan serta pajak. (dil/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemerintah Terima 30 Fasum dari Pengembang


Redaktur & Reporter : Adil

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler