jpnn.com, JAKARTA - DPP Asosiasi Pengusaha Gedung Pertemuan dan Tempat Resepsi Indonesia (ASGEPRINDO) menggelar rapat pimpinan nasional (Rapimnas). Rapimnas ini dihadiri oleh DPD dan DPC se-Indonesia dan telah merumuskan usulan berupa rekomendasi.
Demikian siaran pers Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP ASGEPRINDO Dwi Widyarto dan Muhammad Syukur Mandar di Jakarta, Jumat (23/9/2021).
BACA JUGA: Info Terbaru, Pengusaha Kayu jadi Tersangka, Siapakah Dia?
Dwi Widyarto menjelaskan DPP ASGEPRINDO merupakan asosiasi profesi yang bergerak di bidang industri wedding Indonesia. Industri yang merupakan bagian dari kebutuhan lahiriah manusia dan secara khusus memiliki nilai tambah terhadap perbaikan ekonomi nasional.
Menurut Dwi, jumlah pelaku usaha termasuk karyawan/pekerja pada bidang industri wedding atau pengelola gedung pertemuan dan tempat resepsi secara menyeluruh di Indonesia mencapai puluhan ribu orang.
BACA JUGA: Begini Strategi Bea Cukai Tingkatkan Kepatuhan Pengusaha Barang Kena Cukai
Untuk diketahui di Provinsi DKI Jakarta saja jumlah pelaku usaha dan pekerjanya mencapai 10.000 orang. Sementara di Jawa Barat dan Jawa Tengah jumlahnya mendekati 7.000 – 8.000 ribu orang.
Berkaitan dengan pandemi covid-19, ASGEPRINDO merasakan dampaknya secara ekonomi maupun kesehatan.
BACA JUGA: Sebulan Alih Kelola, Produksi WK Rokan Menanjak
Oleh karena itu, Rapimnas DPP ASGEPRINDO menghasilkan usulan dan rekomendasi yang ditembuskan kepada Presiden, Ketua DPR RI, Ketua DPD RI, Menko Maritim dan Investasi, Menko Perekonomian, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Mendagri dan pihak terkait lainnya.
Adapun usulan dan rekomendasi Rapimnas DPP ASGEPRINDO sebagai berikut:
1. Kepada seluruh jajaran pengelola gedung pertemuan dan Tempat Resepsi baik indoor maupun outdoor di seluruh wilayah Indonesia, untuk segera menyelesaikan vaksinasi internal yang melibatkan pengelola dan jajaran karyawan/pekerja, sebagai wujud mengatasi penyebaran covid-19 dalam lingkungan masing masing.
2. Memperketat protokol kesehatan bagi seluruh gedung dan tempat resepsi dengan memberlakukan standar acara resepsi yang telah ditetapkan pemerintah melalui berbagai aplikasi dan telah ditetapkan DPP ASGEPRINDO sebagai suatu komitmen bersama.
3. Mengusulkan peningkatan kapasitas undangan dalam acara resepsi pernikahan dengan pendekatan presentasi luas dan besar serta jumlah undangan dalam suatu gedung minimal 35% dari kapasitas gedung dan atau tempat resepsi
4. Menyampaikan bahwa pelaksanaan resepsi pernikahan dalam prakteknya telah memiliki standar dan protokol pelaksanan yang ketat dan semua peserta dan undangan yang hadir wajib vaksin dan atau menunjukan swab antigen, hal ini sebagai tanggungjawab dan komitmen DPP Asgeprindo.
5. Mengawasi secara ketat pengelola gedung dan tempat resepsi yang tidak menjalankan protokol kesehatan dan vaksinasi sebagaimana telah di lakukan oleh DPP ASGEPRINDO kerjasama dengan Pemerintah diberbagai Daerah, dan akan merekomendasikan untuk ditinjau izin gedung dan atau tempat pelaksana resepsi dan atau sanksi lain yang tegas, agar tidak menimbulkan akibat yang merugikan semua pelaku usaha dibidang industri weddin.
6. Meminta kepada Menko Maritim dan Investasi, Menko Perekonomian,Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Dalam Negeri, Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Jawa Barat, Pemprov Jawa Tengah, Pemprov Jawa Timur, Pemprov Bali, Pemprov DIY, dan Pemerintah Daerah di luar pulau Jawa Bali agar dapat mempertimbangkan dan memperhatikan rekomendasi hasil Rakornas DPP ASGEPRINDO tertanggal 16 September 2021, sebagai suatu upaya untuk membantu pemerintah melakukan pemulihan ekonomi dan pencegahan pengangguran yang nyata di depan mata kita.
Demikian rekomendasi ini kami sampaikan atas perhatian berbagai pihak yang kompeten kami harurkan banyak terima kasih.
Jakarta, 16 September 2021,
Dewan Pimpinan Pusat
Asosiasi Pengusaha Gedung Pertemuan dan Tempat Resepsi Indonesia
(DPP - ASGEPRINDO )
Ketua Umum Dwi Widyarto, SH
Sekretaris Jenderal Muhammad Syukur Mandar, SH, MH
Tembusan Yth.
1. PRESIDEN RI di Tempat
2. Ketua DPR -RI di Tempat
3. Ketua DPD RI di Tempat
4. MENTERI KOORDINATOR MARITIM DAN INVESTASI RI di Tempat
5. MENTERI KOORDINATOR BIDANG EKONOMI RI DITEMPAT
6. MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF RI di Tempat TEMPAT
7. MENTERI DALAM NEGERI RI di Tempat
8. Ketua Dewan Pembina
9. Media Cetak dan Online
10. Arsip
Redaktur & Reporter : Friederich